Walau Berengsek Tetap Berhak Diberi e-KTP

1399
Pesona Indonesia

e-ktp

batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan masih adanya proses yang berbelit dalam pembuatan e-KTP bagi penduduk pindahan. Sebab, penduduk pindahan sering dimintai syarat-syarat yang sebenarnya tidak diwajibkan.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Fakrulloh, syarat pembuatan e-KTP bagi penduduk yang berganti alamat atau tempat tinggal hanya memerlukan surat keterangan pindah (SKP) warga negara Indonesia (WNI).  Ia menegaskan, tidak boleh ada syarat lain dalam pengurusan e-KTP bagi penduduk pindahan.

“Jadi hanya SKP WNI. Tidak boleh dipersyaratkan lagi, lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) atau hal-hal lainnya,” ujar Zudan, Selasa (29/3).

Zudan mengungkapkan hal itu karena ada petugas di daerah yang meminta berbagai persyaratan bagi warga yang pindah alamat. Contohnya di Palembang, Sumatera Selatan, petugas bahkan meminta syarat mulai dari surat PBB hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

“Jadi penduduk berengseknya apapun, tetap boleh pindah-pindah, ” ujarnya.

Lebih lanjut Zudan mengatakan, ada narapidana ditulis di SKCK pernah terlibat narkoba. Ternyata daerah yang didatangi napi itu menolak menerimanya dan tak mau menerbitkan e-KTP.

Zudan pun mengharapkan kasus itu tak terjadi lagi. Sebab, setiap WNI tetap berhak memiliki e-KTP.

“‎Jadi tidak boleh ada syarat tambahan. Misalnya SKCK bebas narkoba, tidak pernah dipidana, bebas surat keterangan sehat dan lain-lain, itu enggak boleh ada tambahan. Cukup SKP WNI,” ujar Zudan.(gir/jpnn)

Respon Anda?

komentar