4 Lokasi Tambang Pasir Digerebek, Mesin Sedot Disita, Tapi Pemilik Dilepas

1433
Pesona Indonesia
Anggota tim gabungan berusaha menarik alat penyedot pasir di kawasan pertambangan, Jalang Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (29/3). foto:harry/batampos
Anggota tim gabungan berusaha menarik alat penyedot pasir di kawasan pertambangan, Jalang Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (29/3). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Polres Bintan mengerahkan 115 personilnya yang terdiri dari Satuan Reserse (Satres) Kriminal, Shabara, dan Narkoba untuk melaksanakan razia tambang ilegal (illegal maining) di Kawasan Pertambangan, Jalan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (29/3). Dalam razia illegal maining ini Polres Bintan juga meminta bantuan tenaga pengamanan sebanyak satu pleton Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan satu regu Polisi Militer (PM)

Dari hasil pantauan di lapangan, razia illegal maining yang dilakukan Polres Bintan hanya mengamankan empat dari 19 lokasi illegal maining. Bahkan pengamanan tersebut seperti acara seremonial belaka karena hanya mesin sedot pasir dan satu lori muatan pasir saja yang diamankan, sedangkan alat berat, puluhan lori dan pemilik maupun pengusaha tambang yang ada di lokasi tak diaman.

“Saya lakukan razia ini atas perintah Pak Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas pastinya. Bukan dari Pak Kapolda,” ujar Kabag Ops Polres Bintan, Kompol Agus Joko di lokasi razia pertambangan pasir, Kampung Banjar Baru, Jalan Galang Batang.

Empat lokasi illegal maining yang digerebek Polres Bintan diantaranya tiga lokasi di Kampung Banjar dan satunya lagi di Kampung Mesiran. Kemudian dari empat lokasi itu, telah diamankan enam mesin sedot pasir, satu unit lori bermuatan pasir serta tujuh pekerja.

Kata dia, mesin sedot pasir, satu unit lori dan para pekerja tambang pasir ilegal ini akan dibawa ke Mapolres Bintan, Desa Bintan Buyu guna penyelidikan lebih lanjut. Namun untuk mesin dan lorinya terpaksa ditahan sedangkan pekerjanya hanya dimintai keterangan.

“Kalaulah dari keterangan pekerja nantinya tidak mengantongi izin resmi dari pihak terkait. Maka pengusaha ataupun pemilik tambang akan kita tahan,” akunya.

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Bintan, Edi Yusri mengaku sangat mendukung razia illegal maining yang dilakukan tim gabungan dari Polres Bintan, Satpol PP Bintan dan PM Tanjungpinang. Pasalnya tambang pasir illegal kian merajarela di Bintan diantaranya di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Bintan Utara, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Toapaya, dan Bintan Timur.

“Dari data yang tercatat di Distamben hanya ada empat perusahaan pertambangan yang mengantongi izin diantaranya PT Tri Panorama Setia, PT BIS, PT Bintan Nusa Multi dan PT Mitra Investindo Tbk (Miti). Salah satunya perusahaan yang bergerak di pertambangan pasir yaitu PT Tri Panorama Setia,” katanya.

Selain hanya PT Tri Panorama Setia yang mengantongi izin pertambangan pasir atau tambang golongan C. Distamben juga hanya menyetujui pertambangan dilakukan di satu wilayah yaitu Kawasan Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang. Sehingga selain di lokasi tersebut dianggapnya sebagai aktivitas pertambangan illegal.

“Jadi sudah jelas, yang boleh nambang pasir hanya PT Tri Panorama Setia dan juga hanya boleh beraktivitas tambang di Kawasan Galang Batang. Selain itu illegal maining namanya dan wajib diberantas oleh aparat hukum karena selain merusak alam juga merugikan daerah maupun negara kita,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan, Adi Prihantara mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengalami kerugian mencapai Rp 30 miliar dalam setahun akibat adanya penambang pasir illegal. Pasalnya keberadaan penambang pasir illegal ini sangat merugikan daerah maupun negara baik dikarenakan tidak bayar pajak, tidak membayar dana reklamasi dan tidak membayar dana CSRnya.

“Perusahaan yang legal tergencet produksinya dengan perusahaan illegal. Jadi penjualan pasirnya merosot sehingga pembayaraan pajaknya juga menurun. Sementara penambang illegal seperti merasa tidak bersalah karena tak membayar dana sepersenpun baik kepada daerah, negara maupun masyarakat,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar