Bupati Karimun Paparkan Program Pembangunan Daerah Perbatasan di Jakarta

694
Pesona Indonesia
Bupati Karimun bertemu dengan Dirjen  Bina Pembangunan Daerah  Kementerian Dalam Negeri. foto:istimewa
Bupati Karimun bertemu dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. foto:istimewa

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq terus berupaya memaparkan program kerja Pemerintah Daerah kabupaten Karimun selama lima tahun kedepan kepada Pemerintah Pusat. Melalui beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

”Alhamdulilah, Pemerintah Pusat melalui kementeriannya sangat merespon positif terhadap program yang kita usulkan. Sebab, daerah kita ini sangat berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, sejalan dengan program Nawacita Presiden Jokowi-JK yaitu menjadi poros maritim dunia Indonesia. Ya, salah satunya Kabupaten Karimun di bagian barat Indonesia ini,” ungkapnya melalui sambungan seluler usai pertemuan di Jakarta, kemarin (29/3).

Dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Sugiyono tersebut, Bupati memaparkan tentang usulan rencana kerja dan renstra tahun 2016 hingga 2021 dalam percepatan pembangunan daerah, desa tertinggal dan daerah perbatasan. Selain itu peningkatan pelayanan perizinan satu atap, sejauh mana batasan kewenangan daerah serta pembangunan infrastruktur yang strategis lainnya.

”Jadi mereka (kementerian-red), akan memberikan masukan bagaimana percepatan pembangunan di perbatasan. Sehingga, dalam waktu 5 tahun kedepan bisa tercapai minimal daerah bisa berkembang secara mandiri,” ungkapnya.

Usai pertemuan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dilanjutkan dengan konsultasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Dana Perimbangan Keuangan Daerah, Tukijo. Dalam diskusi tersebut, Bupati Karimun Aunur Rafiq membahas tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer lainnya.

Ketiga alokasi dana tersebut sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Karimun, sehingga bisa meningkatkan pembangunan di daerah dengan dukungan dari Pemerintah Pusat. Khususnya, mengenai sumber pembiayaan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Artinya, apabila alokasi dana tersebut digulirkan oleh Pemerintah Pusat lebih besar lagi, maka dapat direalisasikan untuk khalayak banyak yang sangat membutuhkan.

”Dalam pemaparan, mereka sangat mengerti kebutuhan kita. Mudah-mudahan, bisa terealisasi dalam APBN-P nanti. Ya, alokasi dana dari Pusat ditambah lebih besar. Intinya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti air bersih, listrik di pulau-pulau dan sebagainya,” jelas Rafiq.

Dalam kunjungan kerja tersebut, ikut rombongan yaitu Asisten III Pemda Karimun Syamsuardi, Kepala Bappeda Karimun Djunaidi, dan Kabag Perlengkapan Fajar Horizon. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar