Dilengserkan sebagai Ketua DPRD Karimun, HM Asyura Bergeming

1020
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah-depan) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok

batampos.co.id – HM Asyura bergeming meski sidang paripurna DPRD Karimun, Senin (28/3) lalu, telah menerbitkan keputusan melengserkan dirinya dari kursi Ketua DPRD Karimun. Sebab Partai Golkar sudah membuat keputusan mempertahankan dirinya untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua.

“Jadi, saya hanya mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh partai. Karena saya duduk di DPRD maupun kursi ketua melalui partai. Dan sampai hari ini, saya masih diperintahkan untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang berlaku,” tegas HM Asyura, Selasa (29/3) kemarin.

Asyura mengaku dirinya pun bingung dengan paripurna yang dilaksanakan kemarin. Pasalnya, rekomendasi Badan Kehormatan sudah dijawab oleh Partai Golkar melalui surat keputusan yang disampaikan pada 8 Maret 2016 lalu.

“Intinya, Partai Golkar menilai apa yang direkomendasikan BK hanya merupakan pelanggaran ringan. Artinya, BK tidak ada memiliki kewenangan melakukan eksekusi untuk melengserkan diri saya dari ketua. Melainkan, mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku eksekutornya adalah partai. Sekali lagi, kalau partai sudah mengeluarkan keputusan saya harus tetap memimimpin, ya itu yang saya ikuti,” jelasnya.

Terpisah, Sekjen Parai Golkar Provinsi Kepri Agustar pun menegaskan, HM Asyura masih tetap sebagai ketua. “Untuk mereposisi ketua DPRD itu ada di tangan partai politik, bukan melalui sidang paripurna. Enak benar, kalau begini caranya,” tutur Agustar.

Agustar pun menilai, keputusan yang telah diambil oleh DPRD Karimun melalui paripurna terkait pelengseran HM Asyura, bukan mekanisme mengikat. Karena, prosedur yang berlaku tidak demikian.
“Asyura dilantik sebagai Ketua DPRD kan amanah undang-undang. Asyura tidak dipilih oleh anggota DPRD. Dan lagi pula, mekanisme untuk melengserkannya pun tidak begini. Jadi sampai hari ini kita masih memberikan kepercayaan kepada Asyura untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan DPRD,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menyebutkan, sidang paripurna pelengseran HM Asyura sudah bersifat final dan mengikat. Mengingat, sidang dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Badan Kehormatan.

“Paripurna yang kita laksanakan, Senin (28/3), menindaklanjuti rekomendasi BK yang diterima pada 21 Maret. Dasar rekomendasi BK tadi, pimpian berkewajiban mengagendakan sidang. Selanjutnya, sidang tersebut menjadi keputusan DPRD,” papar Bakti Lubis.

Hasil paripurna tersebut memutuskan, HM Asyura harus turun dari jabatan sebagai Ketua DPRD. Kemudian, tidak berhak mengambil kebijakan atan nama Ketua DPRD. (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar