Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI

1553
Pesona Indonesia
ilustrasi pajak
ilustrasi pajak

batampos.co.id – Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi, Selasa (29/3/2016). Dalam paket jilid XI ini, pemerintah fokus pada lima kebijakan, salah satunya menurunkan pajak penghasilan (PPh) final dana investasi real estate (DIRE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estate yang selama ini ditetapkan sebesar 5 persen, dinilai masih terlalu tinggi.

“Sekarang akan dipangkas PPh finalnya dari 5 persen menjadi 0,5 persen. Ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),” kata Darmin dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebenarnya, kata Darmin, pemerintah juga berencana memangkas tarif bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) dari maksimum lima persen menjadi satu persen. Namun, penurunan BPHTP ini masih perlu disinergikan dengan pemerintah daerah karena dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) agar bisa diterapkan.

“Tapi, beberapa pemda sudah komitmen. Begitu Perda terbit, akan kita umumkan penurunannya,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, pemangkasan pajak DIRE dilatarbelakangi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan bisnis real estate menurun sejak 2014. Padahal, sektor real estate merupakan salah satu sektor padat karya.

Selain itu, jumlah DIRE di dalam negeri juga masih sangat rendah. Bahkan, hanya ada satu DIRE yang diterbitkan sejak 2012. Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan masih tingginya tarif pajak.

Selain memangkas pajak real estate, paket kebijakan ekonomi jilid XI juga mengatur pemberian kredit usaha rakyat dengan berorientasi pada ekspor. Menurut Darmin, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“UMKM itu kan susah ekspor sendiri, biasanya dia jual ke perusahaan besar untuk diekspor. Kalau dia sudah bisa mengeksporkan sendiri, maka da sudah bisa mendapatkan KUR ini. Jadi dia bisa ekspor sendiri,” ujar Darmin.

Paket ketiga, pemerintah fokus pada peningkatan peran PT Pos dalam menghimpun tabungan masyarakat dan membuka akses yang mudah bagi masyarakat pedesaan untuk menabung dan berhubungan dengan sektor keuangan formal.

Keempat, pemerintah akan mempercepat pelayanan ekspor dan impor dengan menerapkan ‘single risk management’ di pelabuhan. Darmin yakin, kebijakan ini mampu menciptakan kepastian di dunia usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan serta mempercepat dwell time. Intinya, poin kebijakan ini menyasar penyederhanaan keluar-masuk barang di pelabuhan.

Terakhir atau kelima, dalam paket kebijakan ke-11 ini fokus meningkatan pelayanan kesehatan nasional. Bentuk konkretnya adalah menerbitkan Instruksi Presiden kepada menteri dan kepala lembaga terkait untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan di dalam negeri. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar