Kejaksaan Karimun akan Bantu KSOP Tagih Piutang

1164
Pesona Indonesia
Kepala Seksi Datun (kanan) Oktoni Marpaung dan kepala KSOP TBK, Dahlan sedang menandatangani kerja sama dibidang hukum. foto:sandi/batampos
Kepala Seksi Datun (kanan) Oktoni Marpaung dan kepala KSOP TBK, Dahlan sedang menandatangani kerja sama dibidang hukum. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, menandatangai kerja sama atau memorandom of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun yang dilaksanakan di salah satu restoran, Selasa (29/3) .

”Apa yangn kita lakukan, yakni menjalin kerja sama dibidang hukum dengan pihak kejaksaan sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang. Khususnya, jalinan kerja sama ini dalam hal memberikan bantuan hukum, termasuk tentang hukum perdata mengingat jaksa merupakan pengacara negara,” ujar Kepala KSOP Tanjungbalai Karimun, Dahlan.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Oktoni Marpaung menyatakan, dengan perkembangan dan proses dalam penegakan hukum yang diinginkan oleh semua pihak saat ini, maka Kejagung RI sangat pedulli dengan penegakan hukum.

”Diharapkan apa yang kita berikan ini dapat memaksimalkan pelayanan hukum, baik kepada masyarakat umum dan juga dan instasi Pemerintahan. Termasuk juga badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD),” katanya.

Apalagi, lanjut Toni sapannya, jaksa berperan memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum kepada instasi mana saja. Salah satunya, KSOP yang baru saja menandatangani MoU untuk bantuan penyuluhan hukum. Jaksa dalam hal ini, akan berupaya untuk meningkatkan kepercayaan lembaga negara dan instansi pemerintah. Untuk itu, jaksa akan terus menerus melakukan pemaparan dan sosialisasi tugas serta wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara.

”Sebagai contoh dapat dilihat MoU yang kita jalin dengan PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun dalam hal penagihan piutang kepada pihak lain atau mitra kerja PT Pelindo yang telah lama menunggak untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini, kita turun memberikan bantuan hukum. Dengan MoU ini, koordinasi antar instasi pemerintah akan berjalan dengan baik. Seperti dalam hal pengambilan keputusan penting, sebaiknya berkoordinasi dengan kejaksaan terlebih dulu,” paparnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar