Pemko Tanjungpinang Ajukan Usulan Rp 2,4 T untuk Pembangunan ke Pemerintah Pusat

632
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengajukan usulan untuk pembangunan senilai Rp 2,4 T ke pusat. Untuk melancarkan usulan tersebut, saat ini Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tengah melakukan ekspos dalam upaya lobi ke kementerian dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.

“Dari lobi ini, diharapkan usulan kita bisa masuk dalam APBN-P tahun 2016,” ujar Lis, Selasa (29/3).

Upaya menjemput bola dikatakan Lis harus dilakukan, supaya pembangunan di Kota Tanjungpinang dapat berjalan lancar. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD Kota Tanjungpinang saja, pembangunan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kabid Pendataan Litbang dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Fitri Setiadi menjelaskan, rincian usulan Pemko Tanjungpinang ke Pemerintah Pusat terbagi dua. Pertama usulan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kedua usulan melalui dana APBN, dengan total sekitar Rp 2,4 T.

Dikatakannya, usulan melalui DAK pada 11 bidang DAK reguler, DAK afirmasi, dan DAK infrastruktur publik daerah sebesar Rp528,9 M. “Itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kelautan dan perikanan, infrastruktur perumahan, air minum dan sanitasi, lingkungan hidup dan kehutanan, sarana dan prasarana Pemda, transportasi, perdagangan dan industri,” ujarnya.

Sedangkan usulan melalui dana APBN Kementerian Lembaga sebesar Rp 1,879 T. Meliputi usulan pembangunan jalan dan jembatan strategis, penanggulangan banjir, transportasi strategis, keolahragaan, kepariwisataan, perdagangan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan keagamaan.

Fitriadi melanjutkan, proposal diajukan melalui beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut-LH), Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kemen-pupera, Kemenpora, Kemenhub, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar