Pengelolaan Dana Bergulir Tak Beres, Kepri Urung Terima Bantuan Rp 100 Miliar

702
Pesona Indonesia
Asmin Patros. foto:rpg
Asmin Patros. foto:rpg

batampos.co.id – Pengelolaan dana bergulir yang belum sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi, membuat Provinsi Kepulauan Riau urung menerima alokasi bantuan sebesar Rp 100 miliar. Anggaran yang telah masuk dalam daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, lantas tak dapat diserap Kepri guna membantu perkembangan UMKM.

“Tiap tahunnya anggaran ini sudah tertera di APBN. Dan di Kepri lembaganya sudah dibentuk dari 2013 tapi tidak bisa operasional karena tidak sesuai peraturannya,” ucap Wakil Ketua Pansus Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Asmin Patros, kemarin.

Dengan direvisinya Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Dana Bergulir yang telah disahkan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Asmin menuturkan adanya harapan Kepri masih dapat meresap aliran dana bergulir dari pusat.

“Dengan sisa waktu yang ada, kami coba lagi ke Kementerian. Bisa kami tangkap lagi tidak. Karena lembaganya sudah terbentuk nih. Kalau bisa, dananya itu masuk ke provinsi dulu baru bisa digulirkan,” terang Asmin.

Namun terkait besarnya dana berhubung kegiata anggaran masuk pada APBN-Perubahan, maka menurut Asmin, anggarannya tak lagi bakal mencapai Rp 100 miliar. “Karena sudah di anggaran perubahan, paling tidak mungkin bisa kita dapat 40 M,” sambungnya.

Dan jika anggaran tersebut cair ke daerah, Asmin menjelaskan lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) dalam hal ini akan melakukan seleksi terkait unit-unit usaha mikro kecil menengah mana yang dinilai layak menerima bantuan anggaran tersebut.

“Teknisnya, usaha yang bersangkutan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada gubernur. Sampai di sana, gubernur bakal mengatahkan kepada LPDB yang bakal dibentuk untuk melakukan seleksi. Baru setelah itu dana bisa digulirkan,” terangnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar