Terganjal Hukum, Tanggul dan Jalan Lingkar Urung Dilanjutkan Tahun Depan

529
Pesona Indonesia
Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3). foto:humas pemprov
Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri berencana akan melanjutkan pembangunan tanggul Urung-Kundur pada tahun 2017 mendatang. Kegiatan yang bermasalah dengan hukum tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2016-2021.

“Salah satu pekerjaan di bidang infrastruktur yang harus kita selesaikan adalah pembangunan tanggul dari Urung ke Kundur sepanjang 17 kilometer,” ujar Gubernur Kepri dalam rapat konsultasi penyusunan RPJMD Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/3) lalu.

Menurut Gubernur, penyelesaian tanggul tersebut menjadi prioritas, lantaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi untuk mencegah masuknya air laut ke perkebunan masyarakat, tanggul tersebut juga akan diplot sebagai jalan lingkar dari Urung ke Kundur.

“Kesejahteraan masyarakat adalah hal terpenting. Infrastruktur tersebut dirancang adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan rencana pembangunan yang ingin dicapai dalam beberapa waktu kedepan adalah pembangunan jalan di Pulau Belat. Pembangunan tersebut kemudian akan ditindaklajuti dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan sampai ke Urung.

“Ini yang menjadi fokus kami dalam membenahi Provinsi Kepri lima tahun kedepan,” tegas Gubernur.

Seperti diketahui, mangkraknya pembangunan tanggul Urung, lantaran ditangkapnya Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PU Kepri, Purwanta yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Proyek Tanggul Urung di Teluk Radang menggunakan anggaran APBD Kepri tahun 2014 senilai Rp 18,066 miliar.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kepri, kerugian negara yang timbul dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 5,4 miliar lebih. Karena bermasalah dengan hukum, tahun 2015, kegiatan tersebut tidak dilanjutkan.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar