Unit Layanan Pengadaan Kepri Masuk Nominator Terbaik, Jadi Percontohan di Indonesia

1065
Pesona Indonesia
Pertemuan Mitra LKPP dengan ULP Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang. foto:jailani/batampos
Pertemuan Mitra LKPP dengan ULP Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Sejak ditetapkan sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan tahun 2013 lalu, ULP Provinsi Kepri sudah menyabet predikat terbaik yang disematkan oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Atas prestasi tersebut, ULP Provinsi Kepri akan tetap dilanjutkan sebagai salah satu ULP Percontohan di Indonesia. Rencanya MoU tersebut akan dilaksanakan di Jakarta 14 April mendatang.

“ULP Provinsi Kepri masuk dalam kategori ULP Percontohan terbaik, masuk dalam delapan besar, sehingga akan dilanjutkan sebagai ULP Percontohan,” ujar Proyek Maneger Pengembangan Organisasi ULP dan Peningkatan Manajemen, Melenium Chalenge Account (MCA) Indonesia, Soni Sumarsono yang bekerja sebagai mitra Badan Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lewat bincang-bincang singkat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Soni mengatakan di Indonesia ada 29 ULP Percontohan. Dari jumlah tersebut, 20 diantaranya adalah ULP kabupaten/kota, 5 provinsi, dan 4 kementerian. Gagasan ini, sudah berjalan sejak 2013 lalu. Menurutnya, pihaknya memberikan kredit plus kepada ULP Provinsi Kepri yang sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, lebih dari setengah APBN adalah untuk pengadaan barang dan jasa. Peran ULP sangat strategis, sehingga bisa bisa mengoptimalkan belanja yang besar untuk kemakmuran rakyat. Masih kata Soni, di seluruh Indonesia ada 600 ULP. Pada April depan, akan ada penambahan 16 ULP yang akan dijadikan percontohan.

“Tekad kami beberapa waktu kedepan, adalah menjadikan ULP-ULP di Indonesia lebih modern dan hebat. Begitu juga ULP yang ada di Provinsi Kepri,” jelasnya.

Disebutkannya, Kepri termasuk yang kelompok progresnya bagus. Sehingga berkesempatan untuk dilanjutkan sebagai ULP Percontohan. ULP Kepri merupakan satu-satunya ULP tingkat provinsi di wilayah Sumatera yang menjadi ULP Percontohan. Sehingga tidak heran, apabila kedepan, Kepri akan menjadi sasaran belajar untuk ULP daerah lain. Karena sudah menjadi branch nasional.

Lebih lanjut katanya, program modernisasi yang akan dilakukan adalah peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang bertugas di ULP. Selain itu adalah peningkatan organisasi dan tata kelolanya. Karena target yang diharapkan adalah proses lelang yang lebih cepat, dan tepat.

Dalam pendapat Soni, inilah reformasi yang akan diusung selama empat tahun kedepan. Baik itu mengenai teknologi maupun organisasi. Karena dengan memperbaiki itu semua, meningkatkan fungsi dan peran lembaga Pengadaan menjadi lebih strategis. Terobosan-terobosan yang akan dilakukan pihaknya adalah untuk mengatasi masalah-masalah lama sering terjadi. Seperti adanya intervensi dari pihak ketiga.

“Apalagi sekarang ini, Pemprov Kepri sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Sehingga sayang, program kerja di ULP ini tidak masuk dalam RPJMD,” jelasnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Soni juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 30 modul training untuk peningkatan komptensi SDM yang bertugas di ULP. Karena peran ULP bukan terbatas pada penyelesaian proses lelang atau pengadaan. Karena banyak peran strategis lainnya.

“Kami berupaya untuk menkader tenaga-tenaga yang trampil untuk bertugas di ULP. Karena outpun yang diharapkan kedepan adalah, pelayanan yang baik, cepat, dan tepat,” paparnya.

Mentor ULP Provinsi Kepri, Tato Kurnianto juga menambahkan, tidak mudah untuk menjadikan ULP Kepri sampai ke tahap ini. Karena personel yang ada di dalam ULP harus orang-orang yang proaktif. Karena berhubungan dengan banyak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Menurutnya, sejak Desember 2013 lalu, ia sudah melakukan 17 kali pendampingan terhadap ULP Provinsi Kepri. Masih kata Tato, di ULP sendiri ada mata rantai yang harus dijaga, sehingga apabila terputus akan mengganggu kesiapan ULP. Karena ada paradigma yang terkotak-kotak dengan SKPD.

“Kita ingin memutuskan pradigma yang terkotak-kotak. ULP bukan sasaran tembak dari pihak-pihak tertentu. ULP memegang tugas berat, karena harus memenej resiko dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah dua tahun menangani ULP Provinsi Kepri, ia menilai komitmen Kepri sudah tidak diragukan lagi. Apalagi sistem kaderisasi sudah dijalankan dengan baik terhadap ULP Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri. Masih kata Tato, gol yang diharapkan kedepan adalah terbentuknya pengadaan modern, pelayanan lebih baik, belanja lebih cepat, deal harga lebih efesien dan transparan.

“Ujung-ujungnya adalah meningkat value for money, dibelanjakan dengan lebih baik. Sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Pembina ULP Provinsi Kepri, Sardison mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Menurutnya, prestasi yang disematkan pada ULP Provinsi Kepri tentu tidak bisa dilepaskan dari pembinaan yang diberikan Bapak Gubernur Kepri.

“Setiap enam bulan, kita terus melakukan rapat koordinasi ULP bersama kabupaten/kota. Prestasi ini, diharapkan menjadi stimulus bagi ULP-ULP di Kabupaten/Kota untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Sardison menambahkan.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar