Bintan Bertekad Raih Lagi Predikat Opini WTP

1055
Pesona Indonesia
Apri Sujadi. foto:istimewa
Apri Sujadi. foto:istimewa

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan prestasi catatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bintan tahun anggaran 2015. Pasalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, predikat WTP semacam keniscayaan dari setiap LKPD yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kepri.

Karena itu, ketika ditemui di ruang kerjanya, Apri mengatakan, dalam mengerjakan program kerja yang dijalankan selama ini, berjalan dengan baik. Seluruh instansi, dinilai dia, sudah bekerja sangat maksimal. Karena, ditegaskan dia bahwa menjaga tradisi meraih WTP seperti yang diraih pada tahun 2014 adalah keharusan.

“Semoga tahun ini bisa meraih WTP. Kami sangat optimis,” kata Apri, yang Kamis (31/3) pagi ini akan mengantar langsung LKPD Bintan 2015 ke BPK Provinsi Kepri di Batam.

LKPD merupakan kewajiban daerah dalam mempertanggungjawabkan persoalan penyelenggaraan keuangan negara di daerah kepada BPK. Dengan laporan tersebut, BPK nantinya menilai hasil dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Terutama, dari sisi pengunaannya dan pelaporannya.

Selain dari itu, Apri berharap LKPD akan menjadi komitmennya dan menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan lagi kinerja Pemkab Bintan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan, Adi Prihantara, memastikan jika LKPD ini sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dipastikan dia, dalam LKPD ini seluruh SKPD bekerja semaksimal mungkin, untuk segera menyampaikan laporan yang dikompilasi dengan bagian keuangan. Setelah itu, dia menambahkan, diperiksa kembali oleh Inspektorat Daerah.

“Semua laporan dari SKPD diperiksa inspektorat,” katanya.

Ia juga menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat akan memberikan catatan yang perlu diperbaiki, sehingga bisa disesuaikan. Karena, menurutnya, sesuai dengan aturan dan undang-undang (UU), memang mewajibkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pemerintah daerah. Setelah diperiksa dan merasa cukup lengkap, maka, dia menambahkan, seluruh LKPD dari hasil kegiatan APBD 2015 dilaporkan kepada BPK RI.

“Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sesuai dengan sistem pemerintahan. Dan Pemkab Bintan bisa memperoleh WTP,” harapnya.

Setelah LKPD diserahkan kepada BPK, lanjutnya, dipelajari oleh BPK selama 2 minggu. Dan ditindaklanjuti dengan audit oleh BPK ke Pemkab Bintan selama satu bulan.

“Setelah selesai diaudit oleh BPK, diterbitkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh BPK,” pungkas Adi. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar