DPD RI Tuntut PT KAI Lampung Robohkan Pagar Rel yang Ditolak Warga

764
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Polemik pemagaran jalur rel kereta api, khususnya yang melibatkan warga Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur (TkT), dan Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandarlampung mendapat perhatian khusus DPD RI.

Anggota DPD RI Andi Surya menegaskan bahwa proyek tersebut wajib dihentikan. Penegasan tersebut berdasar pada hasil pertemuan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI, 16 Maret 2016. Pembangunan yang sudah dilaksanakan, ujar dia, akan dievaluasi lebih lanjut dalam tiga aspek. Yakni aspek yuridis (IMB), aspek teknis, dan aspek dampak.

’’Evaluasi akan diselesaikan dalam waktu dua minggu. Jadi 30 Maret 2016 sudah ada hasil evaluasi,” ujar Andi dalam rapat audiensi dengan Wali Kota Bandarlampung, di ruang pertemuan Walikota, Rabu.

Andi memaparkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian, kepolisian bakal turut membantu evaluasi pembangunan pagar jalur rel kereta api. ’’Kepada PT KAI juga diharap memperhatikan dampak teknis kepada rakyat dengan program CSR dan Community Development. Keputusan ini merupakan keputusan Lembaga Negara,” tandas Andi.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengaku mendukung langkah tersebut. Hanya saja, Herman mengingatkan semua tetap harus memperhatikan aspek hukum. ’’Untuk kepentingan rakyat, pemkot mendukung. Tapi tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku,” ucap Herman.

Orang nomor satu di kota Bandarlampung ini pun sejatinya menyesalkan minimnya kordinasi PT KAI dengan pemkot dalam pembangunan pagar rel tersebut.

’’Memang itu hak meraka untuk membangun tembok itu. Tapi saya menyayangkan minimnya kordinasi dengan pemkot. Sebab, untuk membangun itu kan tetap harus ada izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemkot. Harus ada tinjauan dampaknya juga,” ujar dia.

Kepada warga sekitar, Herman menghimbau agar tetap menahan diri untuk tidak berbuat anarkis. ’’Kalau pun harus dirobohkan, rakyat tidak bisa merobohkannya. Biarkan pihak KAI atau kontraktornya yang merubuhkan. Kalau masyarakat tetap nekat merobohkan sendiri, bisa-bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Memindahkan jarum punya orang pun bermasalah,” ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut, sempat tersulut perdebatan antara Andi Surya dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung I Kadek Sumarta. Di hadapan wali kota, Andi menyayangkan Kadek yang tidak menghadiri pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian. Padahal, Dishub merupakan perwakilan pemkot yang memang berkaitan dengan pokok pembahasan pertemuan.

Tuduhan tersebut dipatahkan Kadek. ’’Salah bila bapak mengatakan saya tidak hadir dalam pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian. Hanya saja saya duduknya agak ke belakang. Bisa bapak pertanyakan ke pak Kapolres,” ujar Kadek.

Sementara, Andi tetap berkeyakinan Kadek tidak menghadiri pertemuan tersebut. Menurutnya, hal tersebut hanya pembelaan Kadek di hadapan wali kota. Sebab, dari dokumentasi yang dimilikinya, Kadek sama sekali tidak terlihat.

Kadek pun kembali membantahnya. Alasannya, dirinya bukanlah sosok yang senang berfoto-foto. ’’Saya berani mengatakan hadir karena memang saya hadir,” tegas Kadek. Keributan tersebut pun berlanjut seusai pertemuan. Bedanya, perdebatan dengan topik yang sama hanya melibatkan Kadek dengan beberapa orang yang mendampingi Andi. (jpg)

Respon Anda?

komentar