DPRD Batam Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Tenaga Honor

997
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain. Foto: Ist
Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain. Foto: Ist

batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain berharap permasalahan tenaga honor Pemko Batam tak terulang di tahun yang akan datang. Baik kepastian status maupun menyangkut gaji. “Persiapkan, kaji sematang-matangnya, sehingga hal mendasar seperti ini tak terulang lagi,” ungkap Yudi, Rabu (30/3).

Menurut Yudi, lambannya pembayaran gaji ribuan tenaga honorer karena pemerintah ragu mengambil kebijakan. Terutama menyangkut permasalahan administrasi pegawai.”Mereka (Pemko) bersikukuh tenaga honor harus SK (surat keputusan) Wali Kota. Ternyata SK SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga,” beber Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam ini.

Padahal Pemerintah lanjut Yudi tinggal melaksanakan serta merealisasikan program maupun kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016. “Anggaran sudah legal, mestinya segera dijalankan pemerintah. Apalagi menyangkut gaji,” tutur Yudi lagi.

Jangan karena masa transisi, serta kentalnya nuansa politis. Pemerintah lantas mengorbankan nasib ribuan tenaga honor yang sudah bekerja tiga bulan. “Pemimpin yang baik itu harus memperhatikan bawahannya, sekalipun PLH Wali Kota Batam. Bekerja profesional, tenang dan gak berlebihan,” tuturnya.

Terkait permasalahan ini Yudi mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Sekretariat Daerah (Sekda) Pemko Batam, administrasi sudah rampung, Selasa (29/3). “Hari ini (kemarin) mudah-mudahan bisa dicairkan,” harapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba meminta pemerintah tegas dalam mengambil sikap, meskipun pahit. Bila perlu dirampingkan, pekerja yang tak produktif serta tidak dibutuhkan di rumahkan saja. Sehingga permasalahan tenaga honor tidak terkatung-katung. “Selesaikan hingga tuntas, jangan jadi masalah terus,” kata pria berkacamata ini.

Menurutnya, tiga bulan terakhir tenaga honor tak diberikan kepastian perpanjangan kerjanya. Mereka diwajibkan bekerja, tapi gajinya tak diberikan. “Kasihan, apalagi mereka yang sudah berkeluarga,” ujar mantan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Batam ini. (hgt)

Baca juga:

Sampai Saat Ini Ribuan Honorer Pemko Batam Hanya Terima Amprah Gaji

 

 

 

Respon Anda?

komentar