Lamban Serahkan Laporan Penggunaan Dana Desa, Anggaran Rp 10,2 M Terancam Tak Disalurkan

787
Pesona Indonesia
ilustrasi dana desa Foto: istimewa
ilustrasi dana desa Foto: istimewa

batampos.co.id – Sebanyak 20 Desa dari 52 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas baru menyerahkan realisasi laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2015 yang bersumber dari APBN. Padahal bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyurati seluruh kepala desa agar segera mengirimkan laporan sejak 29 Januari lalu.

“Sejak tanggal 29 Januari, kita sudah serahkan namun baru enam desa yang menyelesaikan,” ungkap Kepala Bagain Pemerintahan Desa Pemdes Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Joneidi kepawa wartawan Rabu (30/3) siang.

Padahal laporan ini sangat penting karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan alokasi dana desa (ADD), dengan jelas disebutkan, dana desa yang bersumber dari APBN bisa ditransfer apabila daerah telah menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun 2015. “Sanksinya juga ada apabila laporannya tidak disampaikan,” tegasnya.

Kata Joneidi pada tahun 2016 ini KKA mendapatkan Rp 34 miliar ADD. Penyalurannya akan dibagi menjadi tiga tahap yakni pada tahap satu yakni pada bulan April ini sebesar 40 persen, tahap dua pada bulan Agustus 40 persen dan 20 persen sisanya akan disalurkan pada tahap ketiga bulan Oktober mendatang.

“Pencairan tahap I sebesar Rp 10,2 miliar untuk desa terancam tidak disalurkan apabila laporan realisasi tahun 2015 belum diselesaikan,” pungkasnya.

Lambannya Kepala Desa dalam penyerahan laporan tersebut menjadi sorotan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepri.

Sekretaris APDESI Provinsi Kepri Azmi Marsalin, mengingatkan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan laporan tersebut dengan baik, karena apabila tidak dikhawatirkan akan menjadi temuan. “Sebaiknya kades segera menyampaikan laporan realisasi dan penyusunannya pun harus baik
pula,” kata Azmi.

Apabila menjadi temuan maka APDESI tidak akan melakukan pembelaan kepada anggotanya yang bermasalah, hal ini mengingat rata-rata kades sudah diberikan Bimbingan Tekhnis dalam penyusunan laporan. “Kalau khwatir bermasalah bisa berkonsultasi dengan pihak kecamatan atau ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Azmi juga mengaku prihatin mendengar kabar adanya beberapa Kepala Desa yang sudah gelap mata dengan besaran ADD. Mereka mau membawa dana yang tak seberapa tersebut. Namun sayangnya ia tidak mau mengatakan kepala desa mana saja yang membawa ADD itu. “Ini menjadi warning bagi Kades yang lain jangan sampai kejadian ini kembali terulang,” tutupnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar