Bahas Pilkada 2015, KPU Lamsel Gelar Forum Grup Diskusi

1254
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) membahas pilkada 2015 dan Revisi UU Pilkada yang akan digunakan pada Pilkada 2017. Salah satu yang menjadi bahasan adalah menyoroti tahapan pencalonan kepala daerah.

FGD yang digelar di kantor KPU Lamsel kemarin diantaranya dihadiri sejumlah parpol dan kalangan akademisi. Ketua DPD PKS Lamsel Bowo Edi Anggoro, A.Md., misalnya, menyoroti pembatalan calon yang diakibatkan meninggalnya salah satu calon di pilkada Lampung Timur 2015.

Menurut Bowo, pembatalan ini melanggar hak konstitusional warga negara yang hak-haknya dijamin untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi. Terlebih calon yang dibatalkan memiliki kans yang kuat untuk menang. “Jujur kami akui contoh pilkada Lamtim yakni cawabup Prio Budi Utomo sangat memukul kami. Kalau pilkada sudah dekat nggak masalah. Ini kan masih jauh,” ungkapnya seperti dikutip dari Radar Lampung (Jawa Pos Grup), Kamis.

Karena itu, ia berharap ada perubahan mengenai mekanisme pencalonan khususnya dalam penggantian calon yang meninggal. “Apalagi urusan meninggal atau tidaknya seseorang ini bukan urusan kita. Ini harus benar-benar dipikirkan oleh pusat. Jangan sampai, kasus yang pernah terjadi kembali terulang,” ungkap dia.

Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda Subagio, S.H.,M.H memandang, dimata hukum seseorang yang meninggal memang melepaskan hak. Pembatalan sebagai calon memang menjadi konsekuensi hukum. Namun, Subagio menyarankan agar perubahan mengenai waktu pembatalan.

Misalkan pada regulasi pilkada pembatalan calon yang meninggal dilakukan tiga hari setelah KPU menetapkan pasangan atau awal masa kampanye diganti menjadi selama masa kampanye terbuka. “Saya rasa mengenai hal ini yang perlu dirubah adalah mengenai waktunya saja. Sebab, pembatalan calon karena meninggal dunia itu adalah konsekuensi hukum yang tidak bisa dihindari,” ungkap dia.

Ketua KPU Lampung Selatan Muhammad Abdul Hafids mengakui hal itu. Menurut dia, saat pencalonan pilkada yang menggunakan UU pemerintah daerah, pembatalan calon yang meninggal dilakukan jika calon meninggal pada saat kampanye terbuka.

Tetapi pada aturan UU pilkada kali ini waktunya lebih panjang sekitar tiga bulan. “Itu artinya calon tidak boleh meninggal selama tiga bulan,” celetuk Hafids yang disambut gelak tawa audien.

Tak hanya mengenai pembatalan calon. Pembahasan mengenai pencalonan calon perseorangan atau independen juga tak kalah hangat. Dalam pembahasan ini pihak partai politik ramai-ramai mengusulkan agar syarat utama pencalonan calon perseorangan agar diperketat. Yakni disamakan dengan syarat parpol dalam mengusung calon yakni sebesar 20 persen dari jumlah DPT.

Pengetatan ini dilakukan agar calon perseorangan tidak mudah begitu saja lolos menjadi calon bupati dan wakil bupati. “Saya rasa ini lebih kepada rasa keadilan. Kompetisi akan berlangsung fair. Jadi, calon perseorangan tidak mudah begitu saja menjadi calon,” ungkap Bowo diamini Sekretaris DPC Partai Gerindra Lamsel Sutan Agus Triendy.

Menurut Bowo, untuk menghasilkan representasi suara sebanyak 20 persen bagi parpol juga tidak kalah sulitnya. Bowo mengganggap pemberlakuan syarat yang sama bagi calon perseorangan akan berdampak pada kompetisi yang sehat.

Namun keinginan syarat calon perseorangan yang diperketat ini langsung mendapat tanggapan dari akademisi Subagio. Menurut dia, aturan yang ada saat ini sudah mengetatkan calon perseorangan untuk maju.

“Kalau lebih diperketat orang-orang yang melalui jalur perseorangan akan semakin sempit. Misalkan ada sosok yang benar-benar mumpuni namun tidak terakomodasi di parpol. Jadi, yang harusnya berbenah adalah parpol dalam pengkaderannya,” ungkap Subagio.

Pilkada serentak tahun 2015 juga tak memiliki gaung. Hal ini karena adanya pembatasan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan calon. Sejumlah elemen khususnya para parpol meminta agar sosialisasi maupun penyebaran alat peraga kampanye dilakukan oleh parpol dan/atau tim sukses calon.

Ketua KPU Lamsel Muhammad Abdul Hafids mengungkapkan, FGD itu memang sengaja digelar KPU. FGD juga digelar diseluruh kabupaten/kota di Indonesia yang menggelar pilkada serentak tahun 2015. Yakni sebanyak 260 kabupaten/kota dan 9 Provinsi.

Menurut Hafids hasil dari diskusi itu akan menjadi rekomendasi yang menjadi masukan terkait revisi UU pilkada tahun 2017 mendatang. “Apapun masukannya akan kami sampaikan ke KPU Provinsi yang selanjutnya disampaikan ke pusat,” ungkap Hafids kepada Radar Lamsel usai kegiatan itu. (JPG)

Respon Anda?

komentar