Dishub Harus Libatkan YLKI dalam Pembahasan Tarif Angkutan Laut

500
Pesona Indonesia
ilustrasi kapal feri
ilustrasi kapal feri

batampos.co.id – Letak geografis Proinsi Kepulauan Riau, membuat kondisi naik turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sorotan tersendiri di kalangan warga Kepri. Pasalnya, patokan harga BBM yang mulai rutin mengalami perubahan tiap tiga bulan sekali ini, memengaruhi harga tiket ferry di Kepri.

Dengan tingkat mobilitas antarpulau yang tinggi ini, jelas membuat warga Kepri mengharapkan adanya penurunan harga tiket ferry dan juga transportasi umum lainnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) pada tiap kenaikan maupun penurunan harga BBM pun selalu menggelar rapat, yang membahas harga-harga transportasi umum di Kepri. Namun demikian, dari rapat-rapat yang menghasilkan keputusan penetapan harga bayar jasa transportasi ini, sering kali dinilai tidak berpihak pada salah satu kalangan. Terkadang memberatkan pengusaha trasnportasi dan jarang pula memberatkan warga Kepri.

Melihar kondisi ini, anggota Komisi II bidang Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudy Chua mengingatkan Dishub Kepri untuk mengajak serta pihak konsumen yang benar-benar mewakili keinginan warga Kepri.

“Perlu diingatkan ke Dishub agar dalam rapat yang akan dilaksanakan nanti untuk dapat benar-benar melibatkan perwakilan pihak konsumen seperti YLKI dan bukan lagi yang urusin sengketa dan tidak punya hubungan tupoksi lagsung. Agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap proses rapat itu sendiri,” ujar politisi Partai Hanura ini.

Pria berdarah Tionghoa ini juga menyesalkan, tidak adanya upanya melibatkan DPRD Kepri dalam hal menetapkan tarif transportasi. “Teman-teman di Komisi III mengaku gak pernah diajak untuk diskusi penetapan tarif. Setidaknya, perwakilan dari Komisi III ini juga ikut dalam pembahasan tersebut selaku wakil rakyat,” sambung Rudy.

Namun Rudy mengaku, adanya rapat yang harus terus digelar Dishub dari awal jika ada perubahan harga BBM ini, sangat disayangkan. Rudy mengaku, Dishub Kepri kerap kali diingatkan agar melahirkan formula yang sifatnya baku. Sehingga penerapan formula mengenai perubahan harga BBM, dapat langsung diterapkan oleh pemilik usaha tranportasi.

“Sudah seharusnya Dishub memiliki formula ini. Jadi tak perlu rapat setiap kali kenaikan atau penurunan harga BBM,” kata Rudy.

Daftar harga tiket ferry yang merupakan dampak dari perubahan harga BBM dan juga kurs di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya dapat menjadi pedoman dalam menetapkan tarif di tahun ini. Sehingga Dishub dapat memperhitungkan formula yang pas, dan dapat menetapkan harga tiket yang wajar. Tak merugikan pengusaha namun juga tak memberatkan masyarakat Kepri.

Dishub Kepri, lanjut Rudy juga diharapkan tak ikut serta merta apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tanpa melihat permasalahan yang ada di daerah. Karena notabenenya permasalahan di tiap-tiap daerah itu berbeda dengan apa yang terjadi di kota besar lainnya.

“Pengusaha dalam hal ini memang bukan lembaga sosial. Mereka juga pasti mencari keuntungan. Tapi tetapkanlah keuntungan yang wajar. Berapa harga yang wajar, kami mengharapkan itu dihitung dengan baik,” kata Rudy.

Asumsi dengan penurunan BBM saat ini, lanjut Rudy, angka yang mungkin dapat ditetapkan di kisaran Rp 55.000. Berdasar asumsi perhitungan dengan mematok kondisi 2014 termasuk pertimbangan inflasi dan kurs dollar dan sebagainya. Ini tidak bisa menjadi patokan, dikarenakan ini hanya sebatas gambaran saja. Dan berapa harga yang harus ditetapkan? Dishub dan pengusaha juga perwakilan masyarakat yang harus menentukan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar