Laporan Keuangan Bintan Selalu Memuaskan BPK

684
Pesona Indonesia
Bupati Bintan Apri Sujadi  dan Wakil Bupati Dalmasri menyerahkan LKPD Bintan tahun 2015 kepada Ketua BPK RI Kepri, Isman Rudi, di Batam, Kamis (31/3). foto:istimewa
Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Dalmasri menyerahkan LKPD Bintan tahun 2015 kepada Ketua BPK RI Kepri, Isman Rudi, di Batam, Kamis (31/3). foto:istimewa

batampos.co.id – Sebagaimana yang telah diagendakan, Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Dalmasri Syam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bintan tahun 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri di Batam, Kamis (31/3). Penyerahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini menuai apresiasi positif.

“Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten terbaik dalam penyusunan LKPD. Selalu memuaskan,” ungkap Ketua BPK RI Perwakilan Kepri, Isman Rudi.

Dari tahun ke tahun, Isman mencatat LKPD Kabupaten Bintan menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Tak heran bila di tahun 2014 silam, LKPD Bintan beroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ada komitmen yang dilihat Isman sebagai penggerak mewujudkan akuntabilitas transparasi keuangan daerah yang digesa jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Karena iu pula dari tahun ke tahun juga BPK siap mendampingi sekaligus membantu bila ada daerah lain yang menemui kendala kala menyusun LKPD-nya,” ujar Isman.

Diapresiasi sedemikian, Apri bungah tak keruan. Tapi, menurutnya penyusunan LKPD Kabupaten Bintan yang baik tidak terlepas dari komitmen masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel. Apri mengapresiasi itu. “Mereka sangat komitmen dalam bekerja dalam penyusunan LKPD ini,” ujarnya.

“Semoga tahun ini bisa meraih WTP. Kami sangat optimis,” tambah Apri.

LKPD merupakan kewajiban daerah dalam mempertanggungjawabkan persoalan penyelenggaraan keuangan negara di daerah kepada BPK. Dengan laporan tersebut, BPK nantinya menilai hasil dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Terutama, dari sisi pengunaannya dan pelaporannya.

Selain dari itu, Apri berharap LKPD akan menjadi komitmennya dan menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan lagi kinerja Pemkab Bintan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan, Adi Prihantara, memastikan jika LKPD ini sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dipastikan dia, dalam LKPD ini seluruh SKPD bekerja semaksimal mungkin, untuk segera menyampaikan laporan yang dikompilasi dengan bagian keuangan. Setelah itu, dia menambahkan, diperiksa kembali oleh Inspektorat Daerah.

“Semua laporan dari SKPD diperiksa inspektorat,” katanya.

Ia juga menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat akan memberikan catatan yang perlu diperbaiki, sehingga bisa disesuaikan. Karena, menurutnya, sesuai dengan aturan dan undang-undang (UU), memang mewajibkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pemerintah daerah. Setelah diperiksa dan merasa cukup lengkap, maka, dia menambahkan, seluruh LKPD dari hasil kegiatan APBD 2015 dilaporkan kepada BPK RI.

“Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sesuai dengan sistem pemerintahan. Dan Pemkab Bintan bisa memperoleh WTP,” harapnya.

Setelah LKPD diserahkan kepada BPK, lanjutnya, dipelajari oleh BPK selama 2 minggu. Dan ditindaklanjuti dengan audit oleh BPK ke Pemkab Bintan selama satu bulan.

“Setelah selesai diaudit oleh BPK, diterbitkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh BPK,” pungkas Adi. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar