Mensos Targetkan Dua Tahun Beres Atasi Masalah Kemiskinan

1095
Pesona Indonesia
Khofifah Indar Parawansa. Foto: Dok.JPNN
Khofifah Indar Parawansa. Foto: Dok.JPNN

batampos.co.id – Perbedaan data warga miskin yang selama ini menjadi kendala tersendiri dalam penanganan masalah kemiskinan bakal teratasi. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menargetkan menuntaskan masalah ini dalam waktu dua tahun ke depan.

Hal itu diungkapkannya saat menyambangi Graha Pena –markas Radar Lampung– (Jawa Pos Group) Rabu (30/3). Menurutnya, saat ini masalah kevalidan data masih simpang siur. Pasalnya, masih ada beberapa pihak yang mengeluarkan data tentang kemiskinan. Seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Padahal jika merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kewenangan pendataan maupun penentuan parameter fakir miskin ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Namun demikian, Khofifah memaklumi hal tersebut karena saat ini masih dalam masa transisi.

’’Kalau basis data induk, sudah siap kepmen (keputusan menteri)-nya. Nah kalau sudah siap, baru nanti di-matching-kan dengan data terpadu. Ya kira-kira dua tahun lah untuk penyempurnaannya,” kata dia yang langsung didampingi Andi Zainal Abidin Dulung selaku Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Dirjen Pesisir dan Kepulauan Kecil, Kepala Dinas Sosial Lampung Satria Alam, dan jajarannya.

Selain masalah kevalidan data, dalam silaturahmi itu, Khofifah juga menyoroti tentang program keluarga harapan (PKH). Program ini menjadi salah satu andalan Kemensos.

Dijelaskan, saat ini baru 7,5 persen masyarakat miskin terbawah yang ter-cover program tersebut. ’’Juni nanti kita menuju 11 persen, karena memang menyesuaikan kesanggupan APBN saat ini,” kata dia di hadapan Wakil Direktur Radar Lampung Abdurrahman, General Manager Purna Wirawan, Pemimpin Redaksi Wirahadikusumah, serta awak redaksi.

Perempuan yang juga menjabat ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini menambahkan, anggaran yang tersedia untuk PKH secara nasional mencapai Rp9,98 triliun. Untuk tahap pertama sudah dicairkan sekitar Rp3,15 triliun. Dari jumlah itu, Lampung mendapatkan porsi Rp286 miliar, dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp50 miliar.

Terkait parameter kemiskinan yang layak dalam mendapatkan PKH, Khofifah menyatakan, ada indikator umum yang ditetapkan sama secara nasional. Merujuk UU No. 13 Tahun 2011, ada 14 indikator. Namun untuk daerah, indikator juga disesuaikan dengan luas wilayah dan kepadatan.

Sementara untuk pengawasannya, sambung dia, akan ada tenaga pendamping PKH di setiap daerah yang ditempatkan di setiap kecamatan dengan rasio 1:300.

’’Artinya pengawasan yang dilakukan di lapangan ya dengan tenaga pendamping ini. Rasionya 1:300. Artinya satu tenaga pendampig mengawasi 300 KSM ini,” tuturnya.

Tugas tenaga pendamping ini, sambung dia, seyogianya memang difasilitasi oleh pemda. Namun memang sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab Kemensos berkoordinasi dengan pemda.

Untuk itu, dia juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia agar bisa turut aktif memantau program ini.

Saat ini, terangnya, PKH baru mencakup sekitar 3,5 juta keluarga sangat miskin (KSM) dengan rencana perluasan menjadi 6 juta KSM dalam APBNP 2016. Usulan perluasan PKH menjadi PKH-KKS akan mencakup 18,1 juta keluarga pemegang kartu, atau sekitar 25 persen dari seluruh keluarga Indonesia.

’’Ada beberapa dampak positif berkat PKH ini yakni berhasil meningkatkan angka kunjungan posyandu, untuk pemantauan tumbuh kembang anak, serta kegiatan imunisasi (TNP2K). Kemudian PKH efektif mendorong peningkatan angka human development index khususnya pencapaian target MDGs’ (dirangkum oleh Bappenas). PKH juga memberi efek positif pada rumah tangga untuk melahirkan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan,” paparnya. (JPG)

Respon Anda?

komentar