Pemerintah Pusat Masih Berutang Rp 41 Miliar ke Anambas

748
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Kepulauan Anambas, Zulfahmi, mengatakan sesuai dengan penghitungan yang dilakukan Pemkab Anambas, maka Pemerintah Pusat masih memiliki piutang ke daerah. Hal ini diketahui dari jumlah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bukan Minyak dan Gas (Migas) selama 2015.

Dari penghitungan awal, kata Zulfahmi, sebenarnya Pemerintah Pusat memiliki kewajiban mentransfer dana sebesar Rp 135 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 94 miliar.

”Kami sudah menanyakan ini ke Pusat. Mereka sendiri sudah mengakuinya. Hal ini terjadi karena target pendapatan nasional tidak tercapai lantaran harga migas merosot,” ungkap Zulfahmi, Kamis (31/3).

Meski begitu, lanjut Zulfahmi, Pemerintah Pusat tetap berkomitmen akan membayarkan dana kurang salur 2015. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit terkait kekurangan dana tunda salur tersebut.

”Hasilnya diperkirakan Juli atau Agustus, Nanti akan ketahuan apakah, apakah daerah masih punya dana tunda salur atau tidak. Atau bisa saja sebailknya? Daerah yang punya utang,” jelasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar