Pengusaha Wajib Beri THR, Meski Pekerja Baru Sebulan Kerja

1109
Pesona Indonesia
Menaker, Hanif Dakhiri. Foto: rmol
Menaker, Hanif Dakhiri. Foto: rmol

batampos.co.id – Kabar gembira datang dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk para pekerja di seluruh Indonesia. Pemberian tunjangan hari raya (THR) Keagamaan kepada seluruh pekerja wajib diberikan oleh pengusaha, meski pekerja tersebut baru sebulan bekerja.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

“Permenaker itu turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Intinya, pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih berhak mendapatkan THR,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Hanif menambahkan, kebijakan tersebut telah diundangkan sejak 8 Maret 2016 lalu.

Ketentuan tersebut diubah dari permenaker nomor 04 tahun 1994. Dalam peraturan tersebut, hanya pegawai dengan masa kerja tiga bulan ke atas yang mendapatkan THR.

’’Dalam peraturan yang baru, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Hal itu berlaku bagi pekerja yang memilki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu  (PKWTT) maupun  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),’’ tegas Hanif.

Terkait besaran yang diterima, Hanif menjelaskan bahwa aturan yang berlaku masih sama. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas, maka THR yang diterima akan senilai satu bulan upah.

Namun, jika masa kerja bagi pegawai kurang dari satu tahun, maka mereka akan menerima THR secara proporsional.

’’Jumlah THR dihitung dari jumlah masa kerja dibagi 12 bulan kerja dikali satu bulan upah. Kecuali, perusahaan dan pihak buruh sudah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja,  peraturan perusahaan (PP),  atau perjanjian kerja Bersama (PKB) yang ternyata   lebih besar dari ketentuan pemerintah. Kalau lebih kecil tidak boleh,’’ tegasnya, lagi.

Dia menambahkan, regulasi baru tersebut juga mengatur mengenai pengawasan pembayaran THR yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Jika ada perusahaan melakukan pelanggaran, pemerintah bakal menjatuhkan sanksi berupa denda dan sanksi admisnistratif terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran.

’’Kami sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai peraturan THR ini dengan melibatkan lembaga kerjasama (LKS) tripartit. Di dalamnya sudah termasuk asosisasi pengusaha Apindo, serikat pekerja/serikat buruh dan perwakilan pemerintah. Jadi kami harap aturan ini dapat dijalankan segera,’’ kata Hanif. (bil/jpnn/nur)

Respon Anda?

komentar