Jaksa Banding, Terpidana Kasus Korupsi Sisa Dana PPID Anambas Kalah di PT Riau

550
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pengadilan Tinggi (PT) Riau menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri atas nama terdakwa Effian yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas tahun 2011 dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang yang menghukum terdakwa selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Hal itu diketahui dengan keluarnya surat putusan Hakim PT Riau Nomor 02/PID.SUS-TPK/2016/PT-PBR, yang diterima Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, beberapa hari yang lalu.

Dalam sidang di PT Riau, majelis hakim yang di pimpin Haryono didampingi dua hakim anggota Tagor Manulang dan K.A Syukri, menerima banding JPU, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Terkait putusan tersebut, Panitera Muda Bidang Pidana Khusu Pengadilan Tanjungpinang, L Siregar mengatakan telah menerima surat laporan putusan dari PT Riau yang diserahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

”Sudah kami serahkan salinan putusannya ke juru sita pengadilan agar selanjutnya diberitahukan dan disampaikan pada JPU dan terdakwa,” ujar Siregar, Kamis (31/3).

Selain membanding putusan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, JPU juga menyatakan banding atas putusan terhadap terdakwa Surya Darma Putra, Welli Indera, dan Handa Rizky, yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan di PT Riau.

Seperti diketahui, terdakwa Effian divonis penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara. Selain itu ia dikenakan denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa Surya Darma Putra, Weli Indra dan Handa Rizky.

Effian juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.730.755.500 dari total Rp 4.873.755.500 nilai kerugian negara, dan jika dalam satu bulan tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dipidana penjara selama 3 tahun.

Sidang terhadap mereka dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Jupriyadi didampingi dua hakim anggota yakni Lindawati dan Fatan Riadi.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar