Tim KPK Sambangi Kantor DPRD Riau, Ada Apa?

1161
Pesona Indonesia
Tim pencegahan dan penyidik KPK saat meninjau ruang komisi c DPRD Riau, Selasa 29.3. Dalam kunjungan saat itu tim KPK meninjau seluruh ruangan yang ada di DPRD Riau. Foto: Soleh Saputra/RPG
Tim pencegahan dan penyidik KPK saat meninjau ruang komisi c DPRD Riau, Selasa 29.3. Dalam kunjungan saat itu tim KPK meninjau seluruh ruangan yang ada di DPRD Riau. Foto: Soleh Saputra/RPG

batampos.co.id – Polemik pembayaran utang eskalasi antara pihak eksekutif dan legislatif yang kini tengah ramai di perbicangkan di Provinsi Riau menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu langsung disampaikan Koordinator unit koordinasi dan supervisi (Korsup) pencegahan KPK, Wawan Wardiana ketika berada di gedung DPRD Riau, Selasa (29/3).

Dalam kunjungan bersama delapan anggota KPK lainnya tersebut, juga dalam rangka melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pihak eksekutif dan legislatif di Provinsi Riau bahwa saat ini ada program pencegahan dan penindakan yang terintegrasi di KPK.

“Soal polemik pembayaran utang eskalasi ini juga akan menjadi perhatian, saya juga sudah baca di media massa. Nanti teman-teman dari penyidik juga akan menindaklanjuti informasi itu. Kami akan seminggu berada di Riau dan akan mengumpulkan informasi yang mungkin tidak sampai ke pusat,” katanya seperti dikutip dari Riau Pos (Riau Pos Group),Kamis.

Saat berada di gedung DPRD Riau, tim KPK yang terdiri dari tim pencegahan dan tim penyidik tampak meninjau satu persatu ruangan komisi yang ada. Disela-sela tinjauan tersebut, tim KPK juga tampak mengabadikan beberapa foto ruangan termasuk kearah cctv.

“Kami dapati beberapa CCTV yang dulu aktif sekarang tidak lagi, kenapa bisa seperti itu kan ini jadi pertanyaan kita juga. Kemudian diberlakukannya masuk ruangan komisi dengan sistem kunci sidik jari jadi catatan kami. Karena rapat-rapat pembahasan itu kan terbuka, untuk itu kami akan memberikan pengarahan ke eksekutif dan legislatif untuk membuat Riau lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang yang membubuhkan tanda tangan dalam pengusulan hak angket, M Adil mengatakan, bahwa tim pengusulan hak angket yang terdiri dari 16 anggota DPRD Riau tengah melakukan finalisasi dan nantinya kemudian melaporkan ke pimpinan DPRD.

“Setelah nanti dilaporkan ke pimpinan, kemudian dibawa ke rapat paripurna dan dibentuklah tim panitia khusus (Pansus). Saya heran juga kenapa baru 16 anggota dewan yang tanda tangan hak angket, padahal kawan-kawan dewan mengaku tidak ada dapat (isu fee eskalasi), seharusnya semua harus tanda tangan,” kata Adil.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau dr Sunaryo saat ditanyakan terkait adanya isu anggota DPRD yang menerimanya fee dua persen dari pembayaran eskalasi tersebut. Sunaryo mengatakan dengan tegas jika memang hal itu benar adanya langsung saja ditunjukkan siapa yang terlibat tersebut.

“Kita buktikan saja, tunjuk hidungnya, jangan hanya isu saja. Kita tidak mau lah main isu, kalau memang jelas tunjuk saja hidungnya. Jangan karena satu dua orang yang bermain, semua kena imbasnya,” tegas Sunaryo.(RPG)

Respon Anda?

komentar