Babak Baru BP Batam

1704
Pesona Indonesia

Polemik seputar rencana pergantian pucuk pimpinan Badan Pengelolaan (BP) Batam berakhir setelah Dewan Kawasan (DK) Batam menggelar rapat di Jakarta Rabu (30/3) lalu. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DK yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Hatanto Reksodipoetro terpilih sebagai Kepala BP Batam yang baru menggantikan Mustofa Widjaya. Hatanto akan dibantu oleh seorang Wakil Kepala BP Batam yaitu Agus Tjahajana dan lima Deputi yang terdiri dari Junino Yahya, Rc Eko Santoso Budianto, Gumardi Bustami, Purba Robert Mangapul Sianipar, dan seorang PNS dari Kementerian Keuangan yang akan diumumkan kemudian.

Selain itu, DK juga membentuk Tim Teknis yang terdiri dari satu orang ketua, satu wakil ketua, dan lima anggota. Tim Teknis ini akan diisi oleh perwakilan-perwakilan DK. Perwakilan Kepri yang akan memperkuat Tim Teknis yaitu Taba Iskandar, Syamsul Bahrum, dan Wan Darusalam. Sedangkan perwakilan dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan yang lainnya akan menyusul. Tim Teknis ini nantinya akan berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 12 orang dari perwakilan anggota DK dan tujuh orang pimpinan BP Batam yang baru.

Sejak pertama diumumkannya rencana perombakan unsur pimpinan BP Batam, muncul beragam tanggapan baik yang positif maupun negatif termasuk siapa saja yang akan dipilih sebagai Kepala BP Batam dan deputi. Sejumlah figur dari pusat hingga daerah meramaikan bursa suksesi pimpinan BP Batam. Pembahasan dan perdebatan tentang calon Kepala dan deputi BP yang baru mulai mengerucut setelah Presiden Joko Widodo melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan kriteria atau persyaratan figur yang akan ditunjuk sebagai Kepala dan deputi BP Batam.

Salah satu kriteria utama yang menjadi poin penting figur kepala dan deputi BP Batam yaitu berasal dari kalangan profesional yang berpengalaman di bidang perekonomian dan perdagangan internasional.

Ini akhirnya terbukti dengan melihat komposisi unsur pimpinan BP Batam yang baru. Hatanto Reksodipoetro adalah seorang figur yang sarat pengalaman di bidang perdagangan internasional. Ia selama ini aktif memimpin delegasi Indonesia ke berbagai perundingan perdangan di tingkat bilateral, regional (APEC/ASEAN), serta multilateral atau dunia (World Trade Organization). Ia juga pernah menduduki posisi Sekjen Departemen Kementerian Perdagangan di era Menteri Mari Elka Pangestu pada tahun 2002 hingga 2008.

Sementara itu Agus Tjahajana, Wakil Kepala BP Batam terpilih juga sarat pengalaman di bidang investasi tingkat internasional. Agus sebelum ini menjabat sebagai Sekjen di Kementerian Perindustrian. Agus yang lulusan Institut Teknologi Bandung dan mengeyam pendidikan di University of Florida, juga pernah menjabat Dirjen di sejumlah kementerian.

Sedangkan Junino Yahya yang ditunjuk menjadi deputi BP Batam, adalah mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pernah menjadi Direktur Utama Perum Peruri. Keberadaan Junino yang berlatar belakang dalam bidang penegakan hukum diharapkan bisa membersihkan mafia lahan yang selama ini meresahkan dan menghambat perkembangan investasi di Batam.

Perombakan unsur pimpinan BP Batam merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini seperti tujuan awal dibentuknya BP Batam di awal tahun 1970 an. Awalnya Batam didominasi oleh perusahaan-perusahaan internasional yang bergerak di bidang oil dan gas serta perkapalan. Seiring waktu berjalan, Batam kemudian dikenal sebagai salah satu pusat industri elektronik terbesar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan raksasa elektronik dunia menanamkan investasidi kawasan-kawasan industri yang ada di Batam.

Kurang pekanya pemerintah pusat menyikapi berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengakomodir keberadaan Pemerintahan Kota (Pemko) Batam, menimbulkan berbagai persoalan yang terjadi hingga saat ini. Salah satu yang menjadi persoalan utama yaitu terkait timbulnya dualisme kewenangan di antara BP Batam dengan Pemko Batam.

Tidak tegas dan jelasnya pemerintah mengatur pembagian tugas dan kewenangan dua lembaga ini menghambat pertumbuhan investasi dan pembangunan di Batam. Tidak adanya kepastian hukum membuat calon investor berpikir seribu kali untuk membuka usaha di daerah ini. Karena dengan adanya berbagai persoalan yang timbul mengakibatkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan investor yang akan membuka usaha di Batam. Ini membuat daya tarik Batam sebagai daerah tujuan investasi berkurang.

Buruknya kinerja BP Batam dalam beberapa tahun terakhir menurut sejumlah pihak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Batam yang dinilai kurang maksimal. Pertumbuhan ekonomi Batam yang berstatus Free Trade Zone dengan segala kelebihannya, dari data versi BPS masih kalah dengan sejumlah kawasan atau daerah yang tidak memiliki keistimewaan seperti Batam. BP Batam yang diberi tugas fokus di bidang investasi dan perekonomian tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri secara maksimal. Menurut kalangan akademis dan masyarakat hal ini karena kurang profesionalnya manajemen BP Batam dalam menjalankan tugasnya. Ini bisa dilihat dari berlarut-larutnya penyelesaian berbagai persoalan termasuk masalah alokasi lahan.

Menyikapi derasnya desakan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan bahkan membubarkan BP Batam, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ada sejumlah perubahan yang terjadi dengan berlakukanya Kepres ini. Salah satu yang paling penting yaitu BP Batam langsung berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Posisi Ketua Dewan Kawasan (DK) yang sebelumnya diketuai Gubernur Kepri HM Sani, kini diambil alih Menko Perekonomian Darmin Nasution. Untuk anggota DK terdiri dari Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Perindustrian, Penglima TNI, Kapolri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Batam, dan Wali Kota Batam.

DK yang langsung ketuai oleh menteri, sesuai dengan aspirasi kalangan akademisi dan masyarakat Kepri yang berkembang selama ini. Tujuannya untuk memangkas arus birokrasi. Untuk mengembalikan Batam sebagai poros pertumbuhan ekonomi ada dua hal penting yang menjadi atensi pemerintah yaitu status Pulau Batam yang saat ini berlaku Free Trade Zone dan keberadaan BP Batam sebagai badan yang mengurusi bidang investasi dan ekonomi. Untuk status Pulau Batam pemerintah mewacanakan menjadikan daerah ini sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Namun rencana tersebut hingga saat ini masih terjadi perdebatan. Sejumlah pihak terutama dari unsur pengusaha kurang setuju dengan rencana tersebut.

Sedangkan soal keberadaan BP Batam, pemerintah menyikapinya dengan usaha memperbaiki kinerja badan tersebut. Perombakan unsur pimpinan BP Batam menjadi langkah pertama yang diambil untuk mendongkrak kinerja BP Batam. Rencana perombakan atau pemilihan Kepala BP Batam dan deputi-deputinya ini kemudian menjadi isu panas di Kepri. Prediksi tentang siapa yang akan menjabat Kepala BP Batam serta deputi-deputinya menjadi perdebatan hangat. Sejumlah nama muncul. Selain dari pusat ada juga dari daerah.

Pernyataan Menko Perekonomian tentang kriteria calon Kepala dan deputi BP Batam yang diinginkan Presiden Jokowi, sedikit banyak membuat isu tentang calon pemimpin BOP Batam tidak semakin melebar.

Figur kepala dan deputi BP Batam yang terbukti diisi oleh kalangan profesional yang berpengalaman memberi harapan bagi masyarakat Batam dan Kepri. Ini bisa menjadi babak baru menjadikan Batam pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini yang bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Unsur pimpinan BP Batam yang baru ini juga membantah rumor yang selama ini berkembang bahwa perombakan atau pergantian di posisi manajemen BP Batam berorientasi bagi-bagi kekuasaan kepada pihak-pihak tertentu. Apalagi rapat penentuan atau penetapan kepala dan deputi BP Batam sempat dua kali diundur. Namun sesuai dengan janji DK sebelumnya, unsur pimpinan BP Batam berjumlah tujuh semuanya memang dari kalangan profesional.

Untuk para pimpinan BP Batam tidak lupa diucapkan terimakasih atas pengabdiaanya selama ini. Tapi di sisi lain dalam masa transisi ini mereka harus mempersiapkan audit internal untuk kepentingan serah terima dengan pejabat yang baru.
Tanggapan positif terkait komposisi pimpinan BP Batam yang baru datang dari berbagai pihak, terutama kalangan pengusaha. Namun, para pengusaha juga mengingatkan dan meminta pemerintah dalam hal ini Presiden untuk tidak gegabah dan memikirkan secara matang rencana merubah status FTZ di Batam menjadi KEK.

Kebijakan pemerintah di Batam sebelum-sebelum ini yang seringkali tidak menyelesaikan persoalan malah menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari bisa menjadi pelajaran. Apapun status Batam nantinya baik itu KEK atau tetap FTZ, yang paling penting bisa menjadi solusi yang tepat dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Batam secara tuntas. Kebijakan pemerintah ini juga jangan sampai membuka peluang timbulnya persoalan-persoalan lainnya di kemudian hari. Demi kemajuan Batam dan Kepri semua pihak harus berpikir positif menyikapi keputusan pemerintah terkait penetapan kepala dan deputi BP yang baru dan juga soal status Batam nantinya. ***

Teuku-Jayadi-Noer

Respon Anda?

komentar