Bupati Bintan Terbitkan Surat Edaran untuk Tingkatkan Disiplin Pegawai

1147
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Inilah surat edaran pertama yang diteken Apri Sujadi sejak menjabat sebagai Bupati Bintan terhitung pertengahan Februari silam. Dalam Surat Edaran (SE) No. 800/BKD/147 bertanggal 03 Maret 2016  tentang Penegakan Disiplin Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Apri meminta ada peningkatan disiplin tanpa terkecuali.

Hendaknya, kata Apri, edaran ini benar-benar dapat dijalankan sepenuhnya oleh seluruh pegawai maupun honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Tidak ada lagi yang namanya malas-malasan. PNS dan Honorer Pemkab Bintan harus mampu bekerja lebih disiplin dan menunjukkan kredibilitasnya,” tegas Apri, kemarin.

Penerbitan Surat Edaran Bupati Bintan ini juga sebagai dukungan penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN No 21 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tersebut. Dalam Surat Edaran ini ditegaskan bahwa sesuai PP No 53 tahun 2010 pasal 3 dan pasal 4 telah ditetapkan 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan yang harus dipatuhi oleh setiap PNS.

Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin, dengan jenis hukuman ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi yaitu kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, sehingga dimintakan kepada pimpinan SKPD secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran PNS di lingkungan kerjanya.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bintan Ronny Kartika menambahkan, ada tiga poin yang mesti jadi perhatian. Pertama, bahwasanya ketidakhadiran PNS tanpa keterangan yang sah akan dihitung secara kumulatif, dan keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sejumlah 7,5 jam dihitung tidak masuk kerja 1 hari. Kedua, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mesti melaksanakan apel pagi setiap hari kerja dan dilakukan absensi kehadirian apel pagi. Ketiga, setiap PNS dilarang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa mendapat persetujuan atasan langsung.

Seluruh Kepala SKPD juga dimintanya agar melaporkan secara berkala dalam upaya penegakan kedisiplinan dan mematuhi jam kerja Pegawai kepada Bupati Bintan melalui BKD Kabupaten Bintan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam rangka pengawasan terhadap monitoring dan evaluasi kewajiban masuk kerja dan pembinaan disiplin PNS, sewaktu-waktu akan dilaksanakan inspeksi mendadak oleh bupati maupun wakil bupati,” pungkas Ronny. (muf)

Respon Anda?

komentar