Ini Biang Kerok Penjara di Indonesia Over Kapasitas

2118
Pesona Indonesia
Suasana penjara di El Salvador. Di Indonesia jauh lebih parah. Foto: gyles clarke/getty image
Suasana penjara di El Salvador. Di Indonesia jauh lebih parah. Foto: giles clarke/getty image

batampos.co.id –Kerusuhan yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di berbagai wilayah di Indonesia akibat over kapasitas, selalu menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang paling disalahkan. Padahal, biang kerok persoalannya ada pada kebijakan hukum pidana dalam KUHP.

Peneliti Center Detention Studies (CDS) Gatot Goei mengatakan over kapasitas hunian lapas dan rutan harus dilihat lebih jauh. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

’’Kalau dilihat dari hulunya persoalan ini akibat kebijakan pidana dalam KUHP yang sat ini menitikberatkan pada pidana penjara,’’ terang Gatot.

Gatot menyebut pidana penjara masih menjadi primadona pemidanaan. Hampir 97 persen atau 575 rumusan delik diancam dengan pidana penjara. Bahkan penal reform international menyebutkan kepadatan penjara merupakan akibat dari kebijakan peradilan pidana. Bukan karena meningkatnya kejahatan.

Penggunaan penahanan sebelum peradilan dan praktek pemidanaan yang kaki merupakan dua faktor over kapasitas. Misalnya saja penahanan kasus-kasus ringan di proses penuntutan yang pelakunya ditempatkan di rutan.

’’Karena KUHP yang seperti itu, penegak hukum juga tidak punya pilihan selain menerapkan penahanan dan hukuman yang ancamannya penjara,’’ terangnya.

Gatot punya data bahwa perbandingan di negara lain, salah satunya Thailand. Negeri Gajah Putih itu saat ini juga memiliki masalah over kapasitas lapas. Malah angka over kapasitas di Thailand lebih besar dari pada di Indonesia.

Kapasitas hunian lapas di Thailand saat ini sekitar 150 ribu. Jumlah lapas dan rutan mereka ada 471 unit. Jumlah narapidana dan tahanan di sana ada 316 ribu orang. Sedangkan petugas lapas dan rutan ada 10 ribu orang.

Di Indonesia, ada 470 lapas dan rutan dengan kapasitas total 118.390 orang. Jumlah penghuni 182.202 ribu orang (per2 April 2016) dengan petugas 31 ribu orang.

“Perbandingan over kapasistaas Thailand jauh lebih besar dibanding di Indonesia,’’ tegas Gatot.

Nah, Thailand kini mulai mengubah sistem pemidanan mereka. Kasus-kasus ringan penanganannya tidak selalu berujung penjara. ’’Kerajaan Thailand sekarang membatasi kasus pidana. Misalnya kasus KDRT, yang mana polisi akan memaksa korban dan pelaku berdamai,’’ terangnya.

CDS mencatat tingginya laju penghuni lapas dan rutan tidak diikuti juga dengan peningkatan hunian. Dari 2010-2015, ada peningkatan kapasitas hunian hingga 12.150 kamar. Kalau dirata-rata pertahun antara 8 persen – 9 persen.

’’Angka itu tak seimbang dengan laju peningkatan orang yang dipenjara tiap tahunnya,’’ papar Gatot.

Dia bisa memaklumi, Kementerian Hukum dan HAM tentu tak mudah melakukan peningkatan kapasistas hunian. Pemerintah telah membuat aturan yakni Permenkumham No. M.HH-07.OT.01.03 untuk membangun  lapas dan rutan baru.

Dalam Permen itu diatur secara detail apa yang harus dipenuhi dalam pembangunan lapas dan rutan. Syaratnya cukup detail dan standarnya telah memenuhi aturan internasional.

’’Bahkan luasan tempat tidur untuk napi melebihi standar tempat tinggal masyarakat miskin yang ditetapkan bank dunia,’’ terangnya.

Lantas apa solusi yang tepat untuk mengurangi over kapasitas di lapas dan rutan? Gatot mengatakan solusi jangka pendek tentu pemberian hak-hak reintegrasi seperti remisi dan PB. Namun tentu hal itu kerap menimbulkan pertentangan.

’’Yang paling memungkinkan ya revisi KUHP,’’ paparnya.

Terkait hal ini, Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo mengatakan dalam setiap forum Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan serta Kepolisian), Ditjen Pemasyarakatan selalu mengusulkan penerapan restorative justice.

Restorative justice ialah penanganan perkara di luar pengadailan dengan cara pencapaian persetujuan dan kesepakatan para pihak (pelaku dan korban).

Akbar menambahkan, masalah anggaran menjadi persoalan utama. Hal itupula yang menyebabkan peningkatan kapasitas petugas tidak berjalan maksimal.

’’Perimbangan kekuatan petugas dengan penghuni saja sangat timpang. Akibatnya petugas hanya mengandalkan kekuatan doa,’’ ucapnya. (gun/jpg)

GRAFIS:

Over Kapasitas dan Solusinya

Jumlah penghuni penjara: 182.202 orang

(tahanan:59.171, narapidana:123.031)

Kapasitas hunian: 118.390

Jumlah lapas dan rutan: 470 unit

* data pertanggal 2 April 2016

Solusi Mengurangi Hunian Lapas dan Rutan:

–       Merevisi KUHP untuk mengedepankan restorastive justice untuk kasus-kasus ringan

–       Membangun lapas dan rutan baru

–       Percepatan pemberian hak-hak reintegrasi (remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, asimiliasi, dan lainnya)

Respon Anda?

komentar