Kapolri Larang Pengguna Narkoba Dipidana, Minta Kabareskrim Pantau Polda

2440
Pesona Indonesia
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Foto: jpnn
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Foto: jpnn

batampos.co.id — Upaya Polri merehabilitasi pengguna narkotika terus dilakukan. Bahkan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan pada Kabareskrim Komjen Anang Iskandar untuk mengawasi setiap Polda agar menaati aturan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tertangkap.

Badrodin Haiti menuturkan pihaknya telah meminta Kabareskrim untuk mengecek seluruh Polda dan Polres se-Indonesia terkait aturan rehabilitasi bagi pengguna. Kabareskrim akan tegas agar semua jajaran kepolisian menjalankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

”Kalau ada penyidik tidak patuh instruksi tentu ketahuan,” tuturnya.

Rehabilitasi bagi pengguna, lanjutnya, sudah menjadi kebijakan Polri. Karena itu tidak ada lagi tawar-menawar. ”Jangan sampai pengguna dipidanakan,” tegas mantan Kapolda Jawa Timur tersebut.

Namun begitu, upaya rehabilitasi yang menggunakan assessment ini tidak mudah. Pasalnya, proses tersebut juga bergantung pad jaksa dan hakim. ”Bila, keduanya setuju dipidana, tentunya kepolisian sulit. Itu juga bukan pelanggaran,” jelasnya.

Sementara Kabareskrim Komjen Anang Iskandar menegaskan, terjadinya over kapasitas penjara itu karena paradigm penegak hukumyang tidak mematuhi amanat undang-undang narkotika nomor 35/2009.

”Amanatnya itu bagi pengguna harus dilindungi, dicegah dan diselamatkan dengan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau ini dijalankan penjara itu tidak mungkin penuh,” papar mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

Dia menerangkan, tanpa rehabilitasi maka jumlah pengguna tidak akan menurun. Pengguna tidak akan berhenti terjebak dalam pusaran hitam narkotika. ”Kalau begitu yang terjadi, maka narkotika akan tidak mungkin diberantas,” jelasnya.

Saat ini jumlah pengguna narkotika mencapai 5 juta orang. Jumlah tersebut akan terus bertambah tanpa rehabilitasi. Tentunya, semua itu perlu untuk dipahami semua penegak hukum. ”Kalau untuk penyidik Polri, tentu harus patuh,” terangnya.

Karena itu, pembangunan tempat rehabilitasi negeri atau swasta menjadi urgen. Sehingga, rehabilitasi benar-benar membuat pengguna tidak lagi kecanduan narkotika. ”Ya, mengembalikan manusia itu menjadi seutuhnya,” tuturnya.

Dia menegaskan, Polri akan berperan lebih aktif dalam menanggulangi peredaran narkotika. Pasar narkotika harus diminimalisir, sehingga penegakan hukum juga tidak akan sia-sia. ”Kalau menekan peredara, tapi pasar narkotika atau permintaan narkotika tetap besar, itu akan percuma,” paparnya. (idr/jpgrup)

Respon Anda?

komentar