Menteri Yuddy Terancam Diganti, Hanura Menolak

1279
Pesona Indonesia
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi. Foto: jpnn
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi. Foto: jpnn

batampos.co.id – Isu reshuffle Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANJ-RB), Yuddy Chrisnandi makin menguat.

Penyebabnya, munculnya surat permintaan fasilitas dari Wahyu Dewanto, anggota DPRD DKI Jakarta yang juga koleganya di Partai Hanura, terkait perjalanan bersama keluarga ke Sydney, Australia.

Ketua DPP Partai Hanura Erik Satriya Wardhana menilai, tidak bisa hanya karena satu alasan itu, lantas Yuddy harus diganti.

”Menurut saya harus dilihat dari kinerja secara keseluruhan, toh saudara Yuddy juga sudah memberikan penjelasan bahwa dia tidak terkait,” kata anggota Fraksi Partai Hanura itu.

Kendati demikian, ia tak menafikan wacana reshuffle saat ini memiliki kemungkinan besar terjadi. Tidak hanya berhubungan dengan Partai Hanura saja, namun kabinet secara keseluruhan.

”Rakyat akan bilang reshuffle itu kebutuhan. Karena ada masalah gap, visi pak Presiden dengan misi yang dijalankan para menteri,” kata Erik.

Dari komposisi kabinet saat ini, Erik menilai ada problem di saat rekrutmen para menteri. Dia menilai sebagian dari visi para menteri saat ini tidak jelas, termasuk menteri dari parpol.

Selain itu, sebagian menteri juga tidak memahami tugas, pokok, dan fungsinya. ”Apakah menteri itu punya keterampilan politik, dalam arti positif, saya kira tidak semua,” ujarnya.

Diakui oleh Erik, isu keterwakilan parpol di kursi kabinet adalah hal yang penting, seperti halnya portofolio. Karena itu, tidak mungkin ada parpol yang mau jatah kursi yang mereka dapat saat ini akan dikurangi. Justru, Erik menilai Hanura ataupun parpol lain pasti ingin jatah menterinya bertambah.

”Sekarang dapat, nanti pasti pengen tiga atau empat,” ujarnya.

Erik menilai, reshuffle kabinet saat ini harus menyelesaikan dua hal secara bersamaan. Pertama adalah konsolidasi kabinet, kedua adalah meningkatkan relasi antara eksekutif dengan legislatif. Dalam dua hal itu, calon menteri yang dicari sebaiknya tidak hanya kompetensi, tapi juga mampu berkomunikasi dengan partai.

”Kita tidak mau dong portofolio dikurangi. Seharusnya parpol bisa diberikan (jatah) lebih dari sekarang,” katanya.

Sementar itu, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris, mengatakan isu pergantian menteri beberapa waktu terakhir membuka peluang partai politik yang menyusul mendukung pemerintah mendapatkan jatah kursi menteri.

Namun, tambahan dukungan ini sebaiknya tidak dikonversi secara transaksional. Hal ini mengingat kinerja menteri asal partai politik acapkali mendapatkan nilai merah.

Hal tersebut disampaikan Haris dalam diskusi bertajuk ‘Cukupkah Hanya Reshuffle’ di Jakarta, Sabtu (2/4/2016). Haris menyatakan, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat mendukung sejak pemilu presiden, sudah ada tiga tambahan partai yang mendukung pemerintah.

Namun, dukungan dari Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan tidak mesti dikompensasi dengan jabatan kabinet.

”Ada tambahan dukungan, pertanyaannya, apakah wakil partai itu perlu dimasukkan? Menurut saya tidak juga,” kata Haris.

Menurut Haris, koalisi yang dilakukan Presiden Jokowi berbeda dengan koalisi yang pernah dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era SBY, koalisi pendukung pemerintah diterjemahkan secara tertulis, melalui kontrak politik. Sementara Jokowi tidak terikat oleh perjanjian hitam putih semacam itu.

”Tidak ada kesepakatan politik yang mengikat Jokowi bahwa PDIP harus sekian, PKB sekian, atau partai-partai lain,” ujarnya.

Haris menilai, Presiden Jokowi nampaknya juga harus memperhitungkan betul dampak memberikan kursi menteri kepada wakil parpol. Sebab, berdasarkan kinerja yang ada, para wakil partai selama ini terbukti tidak optimal.

Hal itu yang menyebabkan Jokowi harus melakukan evaluasi, apakah mengganti menteri atau melakukan kocok ulang.

”Apakah jatah setiap partai saat ini dikurangi satu, lalu diberikan ke partai pendukung lain,” ujarnya memberi gambaran.

Dilema Presiden lainnya, adalah posisi dia yang bukan sebagai Ketua Umum atau pimpinan parpol. Sehingga, dalam reshuffle Jokowi mesti menghitung banyak kepentingan, tidak hanya kepentingan umum, tapi juga kepentingan politik. Namun, Haris meyakini bahwa reshuffle saat ini adalah merupakan keniscayaan.

”Sebab, musti diakui sebagian menteri tidak bisa mengikuti langkah cepat presiden,” ujarnya.

Haris menilai, proses reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sebaiknya berbasis pada tiga alasan. Pertama soal kinerja menteri, jika memang dirasa tidak mampu mendukung kecepatan Presiden, sebaiknya diganti. Kedua, soal kerjasama dan loyalitas, jika memang ada menteri yang dinilai terlalu berisik, juga bisa dicopot. Ketiga adalah integritas menteri, apakah dinilai meragukan sebagai pejabat publik.

”Sebenarnya dari tiga itu sudah kelihatan (mana yang harus diganti),” ujarnya. (bay/jpnn)

Respon Anda?

komentar