Pemerintah Pusat Akui Ada Kesalahan Angka DBH Kepri 2016

691
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg

batampos.co.id – Seiring dengan upaya mendapatkan penjelasan dan mendapatkan perbaikan angka Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tampaknya mulai menyadari adanya kesalahan dalam menetapkan DBH Kepri.

“Mereka sudah mengakui adanya kemungkinan kesalahan,” tutur Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah belum lama ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, hal ini diketahui pada pembicaraan antara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kepri , Haripinto bersama wakil Kementerian Keuangan di Jakarta beberapa waktu lalu. “Dalam pembicaraan itu, wakil menteri keuangannya merasa ini tidak masuk di akal mereka,” ujar Iskandar.

Dari hitung-hitung yang dilakukan, Kepri paling rendah bisa menerima nilai DBH paling sedikit Rp 200 miliar. Namun faktanya, sampai hari ini Kepri masih ditetapkan hanya dapat mengantongi dana bagi dari produksi minyak dan gas, sebesar Rp 12 miliar. Besarnya pemotongan, masih tetap diasumsikan berasal dari besarnya pengeluaran di cost recovery. Sehingga hal ini membuat DPRD Kepri, kukuh untuk melakukan pengecekkan pada cost recovery tersebut.

Dengan segala upaya yang ada, Iskandar mengaku perbaikan angka DBH dapat segera masuk dalam APBN Perubahan mendatang. “Kalau kami perjuangkan terus menerus mungkin bisa di APBN P. Karena yang diperjuangkan ini tercantum dalam Keppres nya,” pungkas Iskandar. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar