Sering Buat Pernyataan Kontroversi Jadi Alasan PKS Pecat Fahri Hamzah

652
Pesona Indonesia
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Foto: jpnn
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Foto: jpnn

batampos.co.id – Presiden PKS Sohibul ‎Iman akhirnya mau buka suara soal alasan pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS.

Menurutnya, Wakil Ketua DPR RI itu terlalu banyak melontarkan pernyataan yang kontroversial dan kontraproduktif yang tak sejalan dengan arahan ‎partai.

Sohibul menyebut beberapa contoh pernyataan Fahri yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai. Antara lain; mengatasnamakan DPR RI telah sepakat membubarkan KPK. Lalu, pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI.

“Padahal itu bukan merupakan arahan pimpinan partai,” kata Sohibul, Senin (4/4/20016) di Jakarta.

‎Terkait pernyataan-pernyataan Fahri itu, Sohibul dan petinggi PKS lainnya pernah memanggil Fahri pada 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Pada pertemuan itu hadir pula Ketua Majelis Syuro (KMS) dan  Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS).

KMS menyampaikan arahan kepada Fahri untuk tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunannya. KMS meminta Fahri menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut.

Fahri juga diminta senantiasa melakukan syuro, serta mengindahkan arahan partai. Terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik. Sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi partai.

Apalagi posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS.‎

“FH mencatat dan menerima nasihat dan masukan-masukan pada pertemuan tersebut dan ada kesiapan melakukan adaptasi dengan arahan-arahan tersebut,” ujar Sohibul.

Namun, b‎erselang tujuh pekan, pimpinan partai menilai bahwa pola komunikasi politik Fahri tetap tidak berubah. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang.

Bahkan, timbul kesan adanya saling silang pendapat antara Fahri selaku pimpinan DPR RI dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya.

Beberapa pendapat Fahri yang mengemuka di publik saat itu yakni kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR.

Fahri menilai kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR perlu karena dinilai masih kurang. Padahal, Fraksi PKS di DPR secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara. Termasuk pimpinan dan anggota DPR.

Tak hanya itu, terkait Revisi UU KPK, Fahri menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal di saat yang sama WKMS dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK.

Tak henti di situ, Fahri kembali menunjukkan sikap yang tidak proporsional dan kontraproduktif bagi partai dalam kasus pelanggaran etika yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto terkait permintaan saham PT Freeport.

‎Bahkan, kata Sohibul, Fahri juga melontarkan pendapat-pendapatnya ke publik menyangkut materi persidangan MKD. Sehingga terkesan mengintervensi proses persidangan di MKD DPR. ‎

Karena itu, akhirnya pada sidang ketiga Majelis Tahkim tanggal 11 Maret 2016, melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, diputuskan untuk memberhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sohibul pun menindaklanjutinya pada 23 Maret 2016 untuk memberhentikan Fahri melalui surat keputusan DPP PKS. ‎(dna/JPG/nur)

Respon Anda?

komentar