Pemda Lamban, Realisasi Program Sejuta Rumah Masih Nol

916
Pesona Indonesia
ilustrasi perumahan. Foto: istimewa
ilustrasi perumahan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Semangat deregulasi besar-besaran yang dijalankan pemerintah pusat, rupanya belum menular ke daerah. Buktinya, upaya deregulasi untuk mendukung Program Sejuta Rumah terhambat karena lambannya respons pemerintah daerah (Pemda).

Staf Khusus Wakil Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin mengatakan, saat ini setidaknya ada 42 perizinan yang harus dikantongi pengembang sebelum memulai pembangunan perumahan.

“Sebagian besar izin terkait dengan Pemda,” ujar Wijayanto, Minggu (3/4/2016).

Menurut dia, Tim Kantor Wapres yang menjadi koordinator Program Sejuta Rumah, terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi peraturan daerah (Perda) terkait izin pembangunan perumahan yang menghambat jalannya program.

“Kami ingin Perda yang menghambat bisa dihapus,” katanya.

Wijayanto mengatakan, penyederhanaan izin tidak hanya akan mempercepat pelaksanaan pembangunan rumah, tapi juga memangkas biaya. Sebab, 42 izin itu kadang bisa menelan waktu hingga 26 bulan atau lebih dari dua tahun untuk pengurusannya.

“Target kami, izin dipangkas dari 42 menjadi 8 dan waktu pengurusan dipangkas dari 26 bulan menjadi 14 hari,” ucapnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus menambahkan, di level pemerintah pusat, Kementerian PUPR  sudah memangkas banyak izin bagi pengembang perumahan.

“Tapi, kebanyak izin memang diterbitkan oleh Pemda,” ujarnya.

Padahal, Program Sejuta Rumah yang mayoritas diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sangat membantu penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara untuk mendorong deregulasi di daerah,” katanya.

Pemerintah memang harus bergerak cepat. Sebab, sejak awal Januari hingga akhir Maret 2016, progress realisasi pembangunan fisik perumahan yang masuk Program Sejuta Rumah baru mencapai 0,4 persen.

“Artinya, belum ada satu rumah pun yang selesai dibangun,” sebut Direktur Perencanaan dan Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Deddy Permadi.

Deddy menyebut, dalam Program Sejuta Rumah tahun 2016 ini, Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun 112.992 unit rumah, dengan total dana pagu anggaran Ditjen Penyediaan Rumah Kementerian PUPR senilai Rp 7,69 triliun.

“Penyerapan anggaran sampai akhir Maret baru 7,6 persen,” ujarnya.

Menurut Deddy, sebagian proyek perumahan memang sudah memasuki tahap konstruksi, namun diakuinya belum ada yang jadi dalam bentuk rumah siap huni.

“Selain perizinan di daerah, ada pula beberapa kendala teknis di lapangan yang membuat proyek kurang lancar,” katanya.

Misalnya, untuk proyek yang dikerjakan pengembang, masih ada tarik ulur beberapa pengembang dengan pemerintah, terutama dalam pembangunan jalan dan sarana prasarana. Pihak pengembang ingin agar pemerintah terlebih dahulu membangun jalan menuju lokasi perumahan sebelum pembangunan dilakukan untuk memudahkan akses.

Namun, hal itu tidak disetujui pemerintah yang menginginkan jika jalan menuju perumahan harus dibangun dulu oleh pengembang. Alasannya, jika jalan dibangun saat proyek berlangsung, maka kondisi jalan akan rusak karena banyak dilalui kendaraan atau alat berat. Dengan begitu, pemerintah harus mengeluarkan biaya double untuk membangun jalan.

“Pemerintah inginnya rumah selesai dulu, setelah itu baru kami bangun akses jalannya,” jelasnya. (owi/agm/jpgrup)

Respon Anda?

komentar