Reses DPRD Kini Dilaksanakan Sebelum Musrenbang

298
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Terjadi perubahan jadwal reses atau kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri ke konstituennya. Bila di tahun-tahun sebelumnya kegiatan reses dimulai setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tahun ini dipastikan tidak begitu.

“Karena kalau begitu masukan yang kami dapat, mesti menunggu Musrenbang tahun depan dan tidak bisa lekas didiskusikan,” kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, kemarin.

Karena itu, akan diubah jadwal reses menjadi sebelum Musrenbang. Jumaga menilai, ini akan berimbas pula pada pelaksanaan masukan-masukan yang diterima anggota legislatif. Dengan lekas dibahas bersama dalam Musrenbang, diharapkan bisa pula lekas dipertimbangkan solusi-solusinya bila memang ditemui ada kendala.

Jumaga menambahkan, usai melakoni reses, bukan berarti, wakil-wakil rakyat itu boleh bersantai. Pasalnya, sejumlah tahapan kerja sudah menanti di depan mata. Sesuai dengan amanat Peraturan DPRD Nomor 1 Pasal 66 ayat 6, disebutkan bahwa tiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan resesnya kepada Ketua dan Wakil DPRD Provinsi Kepri. Laporan itu, lanjut Jumaga, boleh dikerjakan perorangan atau secara kolektif.

“Nanti laporan itu akan dibahas di sidang paripurna yang sedang dijadwalkan,” kata Jumaga.

Jumaga mengharapkan laporan reses yang bakal diterimanya itu benar-benar bisa mewakili masukan serta aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. “Kalau tak bisa, buat apa pula enam hari kemarin turun. Selama turun itu harus benar-benar didengarkan apa permintaan masyarakat,” ujar politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Selain harus segera merampungkan laporan reses secara tertulis, anggota DPRD Provinsi Kepri juga diimbau Jumaga agar mempersiapkan diri memasuki masa sidang kedua tahun 2016.

Jumaga menyebut, masa sidang pertama itu sebagai periode perencanaan.”Karena diisi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2015 di dalamnya,” katanya.

Ada pun masa sidang kedua ini, lanjut Jumaga, disebut sebagai tahapan penganggaran sekaligus evaluasi. Sedangkan masa sidang ketiga merupakan tahap legislasi. “Semuanya harus berani kerja luar biasa ini,” pungkas Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar