Husnizar: Kinerja Pemprov Kepri Mengecewakan

558
Pesona Indonesia
Husnizar Hood. foto:dok
Husnizar Hood. foto:dok

batampos.co.id – Sudah dua kali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Tapi tak kunjung terbalas. Dalam surat resmi itu, DPRD Provinsi Kepri meminta Pemprov bisa lekas menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang seharusnya paling lambat diserahkan 31 Maret lalu.

Tidak masuknya laporan yang bersifat rutin tahunan ini turut dibenarkan Sekretaris DPRD Kepri, Hamidi saat dikomfirmasi oleh media, Senin (4/4) kemarin.

Menurutnya DPRD Kepri telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada pemprov untuk mengingatkan penyerahan LKPD kepada DPRD Kepri. Namun surat tersebut pun belum juga berbalas sampai dengan hari ini. “Kami belum menerima keterangan dari pemprov soal ini,” ucap Hamidi.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani juga telah diingatkan secara langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak pada paripurna penutupan masa sidang.

“Tinggal dua hari, kami harapkan bapak gubernur dapat segera menyerahkan LKPD untuk dapat segera diparipurnakan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood menuturkan kekecewaannya atas kinerja pemprov Kepri. “Ini bukti, Pemprov Kepri pada tahun ini tidak berjalan efektif,” ungkap Husnizar.

Menurutnya, koordinasi antara BPKAD, Bappeda dan gubernur juga Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak berjalan. “Sekda itu Ketua TAPD, siapapun dia, jabatanya melekat,” sambung pria yang akrab disapa Nizar.

Koordinasi TAPD dinilai lemah karena tak mampu menyelesaikan LKPD, tepat pada waktunya sebagaimana komitmen bersama pemprov Kepri dan DPRD.

“Yang bertanggung jawab itu kan Sekda, BPKAD dan Bappeda itu berarti tidak berjalan,” ujar Nizar lagi.

Ia menjelaskan, secara hukum pemprov Kepri tidak menerima sanksi. “Namun secara sanksi moral, ini menjadi bukti bahwa kini pemerintahan bermasalah. Terbukti tahapan-tahapan dalam aturan main eksekutif DPRD dan pemerintahan ini tidak berjalan,” tutur politisi Demokrat ini.

Nizar mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan di pemprov Kepri. “Apakah gubernur sengaja mengabaikan ini? Berarti dia tidak menghargai keberadaan DPRD,” katanya.

Pernyataan tersebut juga ikut sibenarkan Sarafudin Aluan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun turut menyayangkan apa yang menjadi keputusan Pemprov terjait LKPD kali ini.

Menurutnya, berdasarkan aturan, pembahasan LKPD telah melewati batas waktu. Sehingga tidak bisa diparipurnakan kembali.

Namun Husnizar dalam hal ini menyampaikan DPRD Kepri akan kembali membahas persoalan tersebut pagi ini, Selasa (5/4), pada paripurna pembukaan masa sidang.

“Kami sebenarnya kan tidak tahu, apakah surat itu tercecer atau memang tidak diantarkan. Besok itu akan kami bahas,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar