Pemkab Bintan Butuh Banyak Tenaga Honorer

1456
Pesona Indonesia
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mengaku jajaran kabinet kerja Pemerintah Kabupaten Bintan di awal periode kepemimpinannya ini sangat membutuhkan tenaga honorer. Namun, buru-buru Apri menegaskan, tenaga honorer yang bakal direkrut mesti punya etos kerja tinggi.

“Jadi keberadaannya itu efektif dan membantu kerja pemerintahan. Bukannya malah jadi beban anggaran,” ujar Apri, kemarin.

Sebab itu, menurut Apri, perlu ada sebuah kajian khusus yang mesti dilakukan. Dari kajian ini akan terbit rumusan-rumusan kualifikasi calon tenaga honorer yang dibutuhkan Pemkab Bintan. Soal perumusan kualifikasi ini, Apri menyerahkan langsung kepada jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bintan.

Kata Apri, akan ada sejumlah ahli atau pakar yang bakal digandeng Bappeda dalam kajian ini. “Entah itu akademisi atau pakar lain di bidangnya,” ujarnya.

Upaya ini sekaligus untuk menekan adanya anggapan bahwasanya pengangkatan tenaga honorer bergantung pada sisi non-teknis dan non-kualifikatif. “Jangan sampai rekruitmen tenaga honorer ini seperti urusan suka atau tidak suka. Tapi harus menjunjung tinggi profesionalisme. Kalau memang layak, ya silakan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,” tegas Apri.

Kajian ini dijanjikannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Soal usulan kegiatannya, akan masuk pada beban anggaran perubahan yang mulai dibahas pertengahan tahun nanti. “Kajian dalam Bappeda ini akan masuk APBD Perubahan. Kami harapkan bisa secepatnya selesai,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri ini.

Upaya pengangkatan tenaga honorer yang profesional, sambung Apri, juga selaras dengan pelaksanaan surat edaran pertama yang diteken Apri Sujadi sejak menjabat sebagai Bupati Bintan. Dalam Surat Edaran (SE) No. 800/BKD/147 bertanggal 03 Maret 2016 tentang Penegakan Disiplin Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Apri meminta ada peningkatan disiplin tanpa terkecuali.

Hendaknya, kata Apri, edaran ini benar-benar dapat dijalankan sepenuhnya oleh seluruh pegawai maupun honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. “Tidak ada lagi yang namanya malas-malasan. PNS dan Honorer Pemkab Bintan harus mampu bekerja lebih disiplin dan menunjukkan kredibilitasnya,” tegas Apri.

Penerbitan Surat Edaran Bupati Bintan ini juga sebagai dukungan penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN No 21 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tersebut. Dalam Surat Edaran ini ditegaskan bahwa sesuai PP No 53 tahun 2010 pasal 3 dan pasal 4 telah ditetapkan 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan yang harus dipatuhi oleh setiap PNS.

Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin, dengan jenis hukuman ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi yaitu kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, sehingga dimintakan kepada pimpinan SKPD secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran PNS di lingkungan kerjanya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar