Sekda Anambas Jadi Tersangka Pengadaan Asrama Mahasiswa

3146
Pesona Indonesia
Raja Tjelak Nur Djalal, Sekda Anambas. Foto: dok. Tanjungpinangpos
Raja Tjelak Nur Djalal, Sekda Anambas. Foto: dok. Tanjungpinangpos

batampos.co.id – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Raja Tjelak Nur Djalal, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Selasa (5/4/2016).

Raja diduga terlibat korupsi pengadaan asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, tahun anggaran 2010 yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar.

“RTND ini merupakan Pengguna Anggaran (PA), sekaligus Ketua Tim pengadaan berdasarkan SK Bupati Nomor 164 tahun 2010,” ujar Kajati Kepri, Andar Perdana, didampingi Wakil Kajati Kepri, Asri Putra, dan sejumlah asisten di Kejati Kepri.

Andar memaparkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kajati juga mengatakan, penetapan tersangka tidak ujuk-ujuk. Selain telah menemukan dua alat bukti sebagai syarat untuk menetapkan tersangka, pihaknya juga telah memeriksa sedikitnya 17 orang saksi. “Sekda juga sudah kita periksa,” ujar Andar, lagi.

Andar menjelaskan, hal yang menjerat Sekda adalah kesalahan dalam proses pengadaan. Pengadaan tiga mess atau asrama mahasiswa Anambas itu dilakukan tanpa melalui proses di tim panitia. Hanya melibatkan beberapa anggota saja.

Yang paling fatal, tidak menggunakan tim ahli penaksir untuk menaksir biaya pembelian tiga rumah yang dijadikan asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang.

Andar menyebut, tiga rumah yang dibeli untuk asrama mahasiswa itu harganya masing-masing Rp1,6 miliar lebih untuk rumah pertama, kemudian Rp1,8 miliar lebih untuk rumah kedua, dan Rp1,3 miliar lebih untuk rumah ketiga. “Totalnya Rp4,2 miliar lebih,” sebut Andar.

Andar menyebut, proses pengadaan tiga rumah untuk mess mahasiswa Anambas di Tanjungpinang yang tak melibatkan tim penaksir harga, membuat nilai tiga rumah itu terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP)-nya.

Dari sana akhirnya penyidik Kejati menemukan adanya markup atau penggelembungan harga rumah, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Namun, Andar belum menyebutkan berapa besar kerugian negara dari pembelian rumah dengan pagu anggaran Rp 5 miliar itu. Andar mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan audit.

“Tersangka dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi,” ujar Andar.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Raja masih belum ditahan. “Kita akan panggil lagi untuk diperiksa. Apakah akan langsung ditahan setelah diperiksa, kita lihat nanti,” ujar Andar. (kontributor2/nur)

Respon Anda?

komentar