Umbar Janji, Pemko Batam Tak Serius Tertibkan Kios Liar

713
Pesona Indonesia
Deretan kios liar yang berada di Simpang Kara, Batam Kota.  Foto: Reza Herdiyanto/ Untuk Batam Pos
Deretan kios liar yang berada di Simpang Kara, Batam Kota. Foto: Reza Herdiyanto/ Untuk Batam Pos

batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam mempertanyakan keseriusan pemerintah menertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kios liar. Selama ini, Pemko batam hanya mengumbar janji dan ancaman, namun hasilnya nihil.

“Tak pernah terealisasi, hanya cuap-cuap saja,” kata angota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur P Sihaloho, Senin (4/4/2016).

Peringatan, lanjut Tumbur, hanya membuat pedagang resah. Memancing emosi dan amarah masyarakat.  “Apalagi pemerintah tak memiliki solusi,” ungkapnya.

Menurut Tumbur rencana penertiban PKL tak  jelas arah serta tujuannya. Pemerintah belum memiliki konsep yang matang. “Hal ini yang kita sesalkan,” kata  Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Seperti penertiban PKL yang berada di kawasan panbil,  karena tak ada solusi dan relokasi, akhirnya mereka kembali berjualan. “Mungkin, daripada berbuat tindak pidana,” katanya lagi.

Karenanya, Tumbur berharap pemerintah bisa menata, membina, serta merelokasi PKL di tempat yang telah ditentukan.  “Seperti penataan PKL simpang rujak, khan bagus. Mereka juga senang,” katanya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang kurang beruntung menggantung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan.  Dipecat perusahaan, uang pesanganon dijadikan modal berdagang.

Menghidupi keluarganya, serta membiayai anaknya sekolah.  “Kalau ditertibkan, mereka mau berjualan dimana. Ini juga harus dipikirkan pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura  meminta pemerintah tak menunda-nunda penertiban. Seluruh bangunan, kios liar, maupun PKL segera dibongkar. “Segera ditindak dan dicarikan solusinya,” kata Nyanyang.

Direlokasi, ditata, dan dibina, sehingga PKL menjadi tempat yang menarik. Baik untuk masyarakat Batam, maupun wisatawan yang berkunjung. “Dibuat wisata kuliner yang khas,” katanya lagi.

Mereka diberdayakan menjadi penggerak roda perekonomian kerakyatan, penopang perekonomian nasional.  Jangan sampai penertiban membawa permasalahan baru. Menambah pengangguran, serta meningkatnya angka kriminal.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” sarannya. Terkait hal itu, pemerintah jangan berdiam diri. Seluruh permasalahan dikoordinasikan, dengan instansi terkait. “Sepertihalnya BP Batam, sehingga bisa segera direalisasikan” katanya lagi.

Kesalahan para PKL tambah Nyanyang jangan dimanfaatkan para oknum mengambil setoran atau pungutan liar (Pungli) . Mereka dijadikan ‘ATM’ petugas, dengan janji keamanan berjualan.  “Ini yang beredar di masyarakat, kami meminta ini di clearkan,” tutupnya. (hgt/bp)

Respon Anda?

komentar