Ada Nama Pengusaha Batam Eddy Hussy di Panama Papers

2479
Pesona Indonesia
Eddy Hussy, pengusaha asal Batam. Sumber foto: housing-estate.com
Eddy Hussy, pengusaha asal Batam. Sumber foto: housing-estate.com

batampos.co.id – International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) membocorkan 2.961 nama warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam dokumen Panama Papers. Salah satunya, pengusaha asal Batam, Eddy Hussy, yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI).

Panama Papers adalah dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar di dunia yang diduga menamankan uang mereka di negara-negara bebas pajak (tax havens), seperti British Virgin Islands, Panama, Vanuatu, dan Bermuda.

Koran Batam Pos (grup batampos.co.id) Eddy Hussy belum bisa dikonfirmasi hingga, Selasa (5/4/2016) malam. Eddy tidak mengangkat teleponnya saat dihubungi.

Di antara 2.961 nama itu, ada beberapa nama individu dan pengusaha yang terkenal di Indonesia seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T. Riady, Anindya N. Bakrie, Achmad Kalla, dan Rachmat Gobel.

Menanggapi bocoran Panama Papers ini, Kementerian Keuangan bergerak cepat menindaklanjutinya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah meminta Ditjen Pajak untuk menugaskan unit khusus guna menganalisa ribuan nama WNI dalam Panama Papers.

“Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” ujarnya usai acara penghargaan pembayar pajak tertinggi di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Bambang menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan atau mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai negara. Sumber data berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.

“Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” tambahnya.

Sedangkan data orang-orang Indonesia yang memiliki SPV dalam Panama Papers tersebut akan digunakan sebagai pelengkap data resmi Ditjen Pajak. Sebab, Bambang mengakui, data yang dimiliki pemerintah saat ini masih terbatas sumbernya dari beberapa negara saja.

“Data yang kami miliki, tax havens (negara suaka pajak) adalah di British Virgin Island (BVI), Cook Islands, dan Singapura,” katanya.

Bambang menjelaskan, berbagai data itu akan digunakan untuk menelusuri kekayaan orang Indonesia di luar negeri, baik berbentuk uang maupun aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

Sandiaga Uno, yang namanya masuk daftar Panama Papers, langsung buka suara. Dia mengakui bahwa bisa jadi namanya termasuk salah satu klien Mossack Fonseca, sebab perusahaannya menanamkan modal ke berbagai negara. “Saya lupa apakah pernah punya kerjasama dengan Mossack atau tidak karena sudah hampir setahun tidak urusi bisnis,” ujar mantan CEO Saratoga Investama ini.

Dugaan bahwa banyak pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di Panama untuk menghindari pajak dinilainya terlalu mengada-ada. Sebab saat ini sangat sulit hal itu dilakukan. “Lagian untuk apa kita menghindar-hindari pajak kayak maling. Lebih enak normal saja, anggap pajak itu sedekah,” tegasnya.

Sementara itu, CEO PT Bakrie Global Ventura Anindya Bakrie yang namanya juga muncul di dokumen Panama Papers, enggan menanggapi. Dia beralasan belum membaca sendiri data Panama Papers.

“Itu data dari mana? Benar atau tidak kan kita sama-sama nggak tahu,” ujarnya di sela acara KADIN kemarin.

Tidak hanya perorangan, perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) juga masuk dalam daftar yang dirilis International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Namun, seperti nama-nama lain yang ada dari Indonesia, tidak disebutkan apa posisi pasti Pertamina dalam daftar tersebut.

Itulah kenapa VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kesulitan untuk mengetahui maksud dari masuknya perseroan di daftar itu. Yang jelas, dia meyakinkan kalau Pertamina adalah perusahaan yang taat pajak, jadi tidak mungkin berusaha menghindarinya.

’’Kami tidak pernah tidak bayar pajak, pada 2015 setoran kita Rp 71,62 triliun,’’ terangnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai terkuaknya rekening pribadi sejumlah WNI di luar negeri berdasarkan dokumen Panama Papers, bisa sebagai momentum untuk segera dibahas revisi Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. (dee/wir/bay/dim/owi/jpgrup/bp)

Baca Juga:
> Perdana Menteri Islandia Mundur, Korban Pertama Panama Papers
> Soal Panama Papers, Ini Kata Pencetus RUU Pengampunan Pajak
> 2.961 WNI di Panama Papers, Menkeu: Satu Negara Saja Ada 6.000 Rekening
> Ada Nama Pengusaha Batam Eddy Hussy di Panama Papers
> Menkeu: 6.000 WNI Punya Rekening di Salah Satu Negara

Respon Anda?

komentar