2.961 WNI di Panama Papers, Menkeu: Satu Negara Saja Ada 6.000 Rekening

804
Pesona Indonesia
Tampilan laman website Panama Papers.
Tampilan laman website Panama Papers.

batampos.co.id –  Dokumen tentang data-data warga negara Indonesia (WNI) yang namanya ada dalam daftar Panama Papers, yang dibocorkan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tidak terlalu mengejutkan Kementerian Keuangan. Pasalnya, data yang dimiliki Kemenkeu diakui jauh lebih akurat dari data yang tertera di Panama Papers.

Panama Papers adalah dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar Mossack Fonseca di seluruh dunia, yang diduga menamankan uang mereka di negara-negara bebas pajak (tax havens), seperti British Virgin Islands, Panama, Vanuatu, dan Bermuda.

Mossack Fonseca ini sebuah firma hukum yang kantor pusatnya di Panama, dan memiliki kantor cabang di berbagai negara.

Bocoran data rahasia itu pertama kali diungkap oleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung. Data itu kemudian didalami  370 jurnalis dari 76 negara, termasuk beberapa jurnalis dari Indonesia, sejak tahun lalu.

Di Panama Papers, disebutkan hanya ada 2.961 WNI dari 11,5 juta dokumen klient Mossack Fonseca yang diperoleh ICIJ. Sementara data Kemenkeu, di satu negara saja, ada 6.000 rekening WNI. Belum negara lainnya.

“Kami sudah tahu bagaimana polanya. Polanya biasanya dibentuk Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai tempat di dunia,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Negara paling populer untuk WNI menyimpan dananya adalah British Virgin Islands.  “Nah dari situ kemudain SPV-SPV tersebut menyimpan uangnya di salah satu negara,” papar Bambang.

Menkeu mengaku sudah mengidentifikasikan, nama-nama tersebut, termasuk bank-bank tempat mereka memiliki rekening.

Bambang bahkan menyebut, di salah satu negara yang ada 6.000 WNI menyimpan dananya, teridentifikasi ada 2000 yang menggunakan pola SPV.

Bambang memastikan uang yang disimpan di sana belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak.

“Ini  bagian nanti yang kita kejar,” kata Menkeu seraya berharap pemilik uangnya dengan sukarela nanti melaporkan atau ikut di dalam program pengampunan pajak yang akan dilakukan pemerintah nantinya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi juga membenarkan kalau data Kemenkeu jauh lebih akurat dari data Panama Papers.

“Nama, nomor rekening, nama bank, dan di negara mana kita sudah tahu semua,” ujar Ken.

Data tersebut, katab Ken, langsung diperoleh dari egara-negara G-20. Indonesia termasuk di dalamnya.

“Kami peroleh data itu bukan dari Panama Papers. Kita peroleh data dari tax authority alias dirjen pajaknya di negara-negara G-20. Jadi data kita lebih resmi,”  tegas Ken, di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Kendati begitu, bocoran Panama Papers tetap akan dipakai Kemenkeu untuk cross check dengan data Kemenkeu, sehingga menjadi lebih kuat. “Tapi bukan jadi acuan utama,” katanya. (nur/jpgrup)

Baca Juga:
> Ada Nama Pengusaha Batam Eddy Hussy di Panama Papers
> Menkeu: 6.000 WNI Punya Rekening di Salah Satu Negara

Respon Anda?

komentar