Karimun sudah Butuh Pelabuhan Peti Kemas

1063
Pesona Indonesia
Pelabuhan Parit Rampak berada diwilayah FTZ yang potensi dikembangkan untuk usaha kemaritiman apabila dibantu dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat.foto:tri haryono/batampos
Pelabuhan Parit Rampak berada di wilayah FTZ yang berpotensi dikembangkan untuk usaha kemaritiman apabila dibantu dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat.foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq optimis, Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjenhubla akan memprioritaskan sektor pembangunan kepelabuhanan. Mengingat wilayah Kabupaten Karimun, berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu masuk dalam wilayah Free Trade Zone (FTZ), dan sangat menjanjikan untuk pengembangan usaha kemaritiman.

”Saya berharap, agar dapat bantuan pembangunan infrastruktur di sektor kepelabuhan dari Kementerian Perhubungan RI. Sebagai penunjang mobilitas kemaritiman di wilayah bagian barat Indonesia ini,” katanya kepada Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut RI, Umar Haris saat kunjungan kerja ke Karimun beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Rafiq, Kabupaten Karimun yang terdiri dari 249 pulau, hanya 54 berpenghuni dan sisanya pulau kosong. Perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Pusat, untuk mengembangkan pulau-pulau kosong tersebut. Selain itu, sebagian wilayah Pulau Karimun Besar berstatus Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone berdasarkan PP 48/2007.

“Intinya, Pemerintah Pusat harus ada kepedulian terhadap daerah. Tidak mungkin Pemda Karimun, membangun semuanya. Potensi di sekitar pulau-pulau di Kabupaten Karimun cukup menjanjikan, apalagi ditopang dengan status FTZ sangat strategis untuk pengembangan sektor kepelabuhanan dan kemaritiman. Dan salah satunya, keberadaan pelabuhan peti kemas yang sangat dibutuhkan untuk melayani perusahaan-perusahaan di FTZ,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Umar Haris mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada Pak Menteri Perhubungan RI untuk mengkaji dan mencarikan solusi bagaimana format pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ke depan.

Sebab, pembangunan pelabuhan sejalan dengan Program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo. Dengan pelabuhan yang representatif dan layak, maka akan mendukung kelancaran arus penumpang dan barang baik di kawasan Barat sampai Timur Indonesia.

“Kita siap membantu Karimun yang masuk dalam kriteria skala prioritas itu. Jadi, Pak Bupati silahkan datang ke kantor untuk menyampaikan potensi yang ada di daerah ini,” tuturnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar