Pemerintah, Tolong Tertibkan Kapal Trawl!

1170
Pesona Indonesia
ilutrasi kapal pukat.
ilutrasi kapal pukat.

batampos.co.id – Keberadaan kapal Trawl atau pukat, semakin meresahkan warga nelayan pesisir tradisional. Sebab bukan hanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktifitas ilegal tersebut tapi juga merusak mata pencaharian nelayan bubu seperti di Desa Batu Belubang, Senayang.

Meski telah dilarang, keberadaan kapal pukat di Lingga masih saja tidak tersentuh oleh penegak hukum. Setiap hari, kapal pukat beroperasi di perairan dangkal dekat pemukiman masyarakat. Bahkan hanya berjarak 3 sampai 10 mil. Lalu lalang kapal-kapal pukat mulai dari kapasitas kecil hingga besar.

“Pukat ini sudah kelewatan. Jadi kita harus bagaimana, mengadu lagi sama siapa,” kata Lana salah seorang nelayan bubu Desa Batu Belubang.

Lana yang berprofesi sebagai nelayan bubu mengatakan, akibat aktifitas pukat dis ekitar Batu Belubang tempat ia menaruh perangkap kawat bubu seringkali hilang. Ini akibat ditarik jaring pukat. Sementara bubu adalah satu-satunya mata pencaharian dan penopang ekonomi warga nelayan Batu Belubang.

“Bubu kita sering hilang dibuatnya. Untuk satu biji bubu, harga mau Rp 300 ribu. Sedangkan mereka (kapal pukat) seenaknya saja. Pemerintah tolong lah masalah ini,” kata Lana.

Sebagai warga, meski tahu keberadaan pukat atau trawl telah dilarang keras oleh pemerintah, warga Desa Batu Belubang masih berpikir panjang. Hal ini tak lantas membuat kalap dan bertindak semena-mena meski merasa amat dirugikan. “Pemerintah, tolong lah tertibkan. Pukat masuk ke wilayah-wilayah kami,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun Batam Pos, aktifitas pukat dilakukan oleh warga-warga dari pulau-pulau di Kabupaten Lingga sendiri. Khusus Lingga, di Kecamatan Senayang, yakni Cempa, Pasir Panjang, Tukol, Pulau Mas, Rejai. Aktifitas tersebut benar-benar telah merusak lingkungan dan biota laut. Akibat seringnya beraktifitas di wilayahnya masing-masing, hasil tangkapan berkurang dan para kapal pukat ini masuk ke desa-desa lainnya. Warga berharap, pemerintah tegas mengambil kebijakan dan menertibkan persoalan ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar