Soal Panama Papers, Ini Kata Pencetus RUU Pengampunan Pajak

714
Pesona Indonesia
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Luhut Binsar Panjaitan, berjanji akan mempelajari data  2.961 WNI yang namanya terdata di Panama Papers.

“Kalau sudah lihat akan saya pelajari,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga pencetus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak ini menilai, jika data yang dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) itu benar, maka data itu bisa dikolaborasikan dengan data Dirjen Kemenkeu untuk mengusut dugaan pencucian uang dan penghindaran pajak yang dilakukan WNI tersebut.

Panama Papers adalah dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar Mossack Fonseca di seluruh dunia, yang diduga menamankan uang mereka di negara-negara bebas pajak (tax havens), seperti British Virgin Islands, Panama, Vanuatu, dan Bermuda.

Mossack Fonseca ini sebuah firma hukum yang kantor pusatnya di Panama, dan memiliki kantor cabang di berbagai negara.

Bocoran data rahasia itu pertama kali diungkap oleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung. Data itu kemudian didalami  370 jurnalis dari 76 negara, termasuk beberapa jurnalis dari Indonesia, sejak tahun lalu.

Saat berkunjung ke Batam bulan lalu, Luhut berharap, pemilik rekening di luar negeri bisa memanfaatkan kemudahan berupa pengampunan pajak, sehingga dana-dana mereka yang terparkir di sejumlah bank di luar negeri dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Mereka yang membawa kembali dana-dana mereka yang sudah tentu selama ini tidak membayar pajak, akan mendapat pengampunan berupa pengurangan pajak yang harus dibayarkan sesuai yang diatur dalam UU Pengampunan Pajak nantinya.

Bahkan, pemilik rekening jumbo di luar negeri yang bersedia menarik uangnya untuk diinvestasikan di dalam negeri akan mendapat pengampunan khusus.

“Mekanisme pengampunan pajak diatur di UU Pengampunan Pajak,” ujar Luhut di Gedung Graha Kepri, bulan lalu.

Kementerian Keuangan sendiri sudah mengidentifikasi 6.000 rekening milik WNI di salah satu negara.

Bahkan, di Singapura saja, Kemenkeu memiliki data orang-orang kaya asal Indonesia yang menaruh kekayaan  di Singapura.

Perhitungan pemerintah pada 2014 lalu, total uang orang kaya Indonesia secara pribadi di Singapura mencapai Rp 1.500 triliun.

Nilai itu belum termasuk dana atau aset perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Singapura. Bila ditambah uang perusahaan bisa jadi US$ 300 miliar lebih atau sekitar Rp 3.600 triliun hingga Rp 4.000 triliun. (nur/jpgrup)

Baca Juga:
> 2.961 WNI di Panama Papers, Menkeu: Satu Negara Saja Ada 6.000 Rekening
> Ada Nama Pengusaha Batam Eddy Hussy di Panama Papers
> Menkeu: 6.000 WNI Punya Rekening di Salah Satu Negara

Respon Anda?

komentar