Mau Belajar LKPj Gubernur, DPRD Sumsel Kunker ke Bengkulu

537
Pesona Indonesia
Ilustrasi suasana kantor DPRD Bengkulu. Foto: Bengkulu Ekspres/JPG
Ilustrasi suasana kantor DPRD Bengkulu. Foto: Bengkulu Ekspres/JPG

batampos.co.id – Sebanyak 13 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin (6/5) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedatangan 13 dewan tersebut untuk belajar tentang mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur ke DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kita mau tahu seperti apa proses LKPj-nya disini (DPRD Bengkulu,red),” kata Ketua Rombongan Kunker, Rusdi Tahar kepada Bengkulu Ekspres (Jawa Pos Group), Kamis.

Lanjutnya, LKPj yang dilakukan DPRD Provinsi Bengkulu ternyata berbeda dengan DPRD Sumsel. Pada proses LKPJ di DPRD Bengkulu cuma melalui pembahasan Komisi, sedangkan untuk LKPJ Sumsel harus melalui rapat paripurna.

“Ada perbedaan di Bengkulu, itu sebab kenapa kami belajar ke Bengkulu, ucapnya.

Bukan hanya terkait LKPj, DPRD Sumsel ini juga menanyakan tentang proses penyerahan kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasalnya, mulai tahun ini semua SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan pemprov.

“Dari diskusi yang kita lakukan, kalau ada kabupaten yang memiliki sekolah unggulan tidak masalah bila kabupaten tersebut ingin tetap dalam kewenangannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BCs mengatakan, perbedaan proses LKPj di DPRD Sumsel dan DPRD Provinsi Bengkulu merupakan aturan masing-masing daerah. Namun demikian, aturan tersebut tidak akan mempengaruhi proses LKPj.

“Memang beda tapi arahnya sama saja, cuma judulnya saja beda,” beber Khairul.

Diakuinya, LKPj yang dilakukan saat ini memang tidak ada efek apapun. Karena LKPj hanya mendengarkan laporan saja. Sedangkan LKPJ yang dahulu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bernama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sehingga LPJ tersebut memiliki efek yang sangat tinggi tentang Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

“Kalau sekarang kan cuma mendengarkan. Bentuknya bisa dilakukan oleh Komisi dan bisa paripurna,” pungkasnya.(JPG)

Respon Anda?

komentar