Kejati Kepri akan Panggil Sekda Anambas setelah Jadi Tersangka Korupsi Mess Pemda

965
Pesona Indonesia
Rajda Tjelak Nur Djalal. foto:yusnadi/batampos
Rajda Tjelak Nur Djalal. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sesegera mungkin akan melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kepulauan Anambas, Raja Tjelak Nurjalal yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Mess mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar dari APBD Anambas pada tahun 2010.

”Secepatnya kami akan melayangkan surat pemanggilan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan,”ujar Kasi Penkum Kejati Kepri, Wiwin Iskandar, Rabu (6/4).

Dikatakan Wiwin, sebelum melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Pihaknya juga akan memintai keterangan dari sejumlah orang yang menjadi saksi dalam perkara tersebut.

”Kami periksa saksi-saksi terlebih dulu, kemudian baru pemeriksaan terhadap tersangka,” kata Wiwin.

Sementara saat ditanya kapan akan dilayangkan surat pemanggilan terhadap Raja Tjelak, Wiwin, enggan membeberkan kapan pihaknya akan memanggil yang bersangkutan.

”Saya belum tahu pasti kapan akan dipanggilnya. Nanti penyidik yang melayangkan surat panggilan terhadap yang bersangkutan,”ucap Wiwin.

Seperti diketahui, Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kepri, Selasa (5/4). Ia diduga terlibat korupsi pengadaan Mess Pemda dan Mess mahasiswa Anambas di Tanjungpinang.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu Kejati Kepri juga telah memeriksa 17 orang saksi.

Hal yang menjeratnya, adalah kesalahan dalam proses pengadaan. Pengadaan yang dilakukan tanpa melalui proses di tim panitia. Selain itu hal yang paling fatal tidak menggunakan tim ahli penaksir untuk menaksir biaya pembelian tiga rumah yang dijadikan mess Pemda dan mahasiswa.

Tiga rumah yang dibeli untuk mess dan asrama mahasiswa tersebut itu harganya masing-masing Rp 1,6 miliar lebih, Rp 1,8 miliar lebih dan Rp 1,3 miliar dengan total keseluruhan Rp 4,2 miliar.

Sementara, Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas, Raja Tjelak Nurjalal yang ditemui di rumahnya di Tanjungpinang, mengatakan ia tidak mau berkomentar banyak karena itu sudah masuk ranah hukum dan membiarkan berjalan dengan semestinya.

”Yang jelas saya akan kooperatif,” ujarnya singkat kepada sejumlah wartawan saat ditemui di rumahnya di Perumahan Mutiara Villa.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar