Korea Selatan Lakukan Pemutihan TKI Ilegal

3991
Pesona Indonesia
Tenaga Kerja Indonesia untuk Korea Selatan. Foto: republika
Tenaga Kerja Indonesia untuk Korea Selatan. Foto: republika

batampos.co.id – Desakan Pemerintah Indonesia untuk ke beberapa negara agar tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara ilegal di diberi pengampunan berupa pemutihan.

Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Korea Selatan (Korsel) bersedia memutihkan WNI overstayers. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah TKI ilegal di negara tersebut.

Dubes RI untuk Korsel John Prasetio mengatakan, pemerintah Korsel akhirnya melaksanakan program pemutihan bagi WNI yang tidak berdokumentasi. Program yang diadakan pada periode Maret-September 2015 itu memberikan kesempatan terhadap warga asing ilegal untuk pulang secara sukarela dan kembali mengurus dokumen.

’’Sikap pemerintah Korsel soal penurunan tingkat pendatang ilegal memang cukup jelas. Karena itulah mereka akhirnya melakukan pengampunan bagi warga asing ilegal dari 15 negara termasuk Indonesia. Dengan begitu, WNI bisa pulang tanpa hukuman dan kembali ke Korsel dengan dokumentasi yang benar,’’ kata John dalam keterangan resminya, Rabu (6/4/2016).

Dia pun mengimbau agar WNI ilegal di Korsel yang diperkirakan sudah mencapai 7 ribu orang itu segera mendaftar. Sebab, jika sudah melewati batas waktu, otoritas Korsel akan memburu sekaligus menerapkan sanksi. Sanksi yang diterapkan adalah deportasi paksa dan larangan masuk Korsel selama lima tahun.

’’Saya sudah bicara langsung dengan menteri dan pejabat terkait mengenai konsep pulang sukarela bagi tenaga kerja yang berasal dari 15 negara. Melihat komitmen tersebut, KBRI sangat terbuka untuk konsultasi bagi yang berminat pulang. Staf kami siap 24 jam,’’ ujarnya.

Dalam tiga minggu terakhir, John mengaku bahwa gelombang WNI yang mengikuti program pemutihan itu terus datang. Di KBRI Seoul sendiri, sudah lebih dari 90 WNI yang meminta surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor yang telah kadaluwarsa.

’’Kami berharap pihak BNP2TKI dan lembaga terkait mulai menyiapkan skema khusus berupa pemberdayaan bagi mantan TKI asal Korea. Mereka ini lumayan punya kecakapan dan bawa uang cukup banyak,’’ terangnya.

Koordinator Fungsi Konsuler Minister Counsellor M. Aji Surya menambahkan, program ini merupakan respons pemerintah Korsel terhadap permintaan KBRI selama ini. Menurut dia, KBRI Seoul selalu mendesak agar pihak imigrasi untuk menjalankan kebijakan yang lebih bersahabat dalam menangani pendatang ilegal terutama dari Indonesia.

’’Kami selalu berharap imigrasi tak hanya menyuruh mereka pergi tanpa insentif. Yang mempekerjakan mereka kan juga perusahaan Korea. Karena itu, kami benar-benar mengapresiasi program ini bisa dijalankan untuk pertamakalinya,’’ ungkapnya.

Menurut dia, saat ini ada 15 negara yang diakui pemerintah Korsel menjadi pemasok tenaga kerja sekaligus pendatang ilegal. Mulai dari Tiongkok, Vietnam, sampai Bangladesh. Dalam hal ini, Indonesia diakui penyumbang tenaga kerja nomor tiga terbanyak setelah Vietnam dan Kamboja. (bil/agm/jpgrup)

Respon Anda?

komentar