Pak Gubernur, Dana Tak Turun, Kepri Terancam Tak Ikut PON

1046
Pesona Indonesia
Peserta Lembaga Karatedo Indonesia (Lemkari) mengikuti ujian kenaikan sabuk di lapangan Dojo Prestasi Lemkari Perumahan Tiban Maseba Gading Mas Blok  C7 nomor 16,Tiban, Sekupang, Minggu (3/4). Kenaikan sabuk ini sebanyak 121 yang ikut tes. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Peserta Lembaga Karatedo Indonesia (Lemkari) mengikuti ujian kenaikan sabuk di lapangan Dojo Prestasi Lemkari Perumahan Tiban Maseba Gading Mas Blok C7 nomor 16,Tiban, Sekupang, Minggu (3/4/2016). Kenaikan sabuk ini sebanyak 121 yang ikut tes. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Para pelatih dan pengurus sejumlah cabang olahraga (cabor) meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepri segera menyelesaikan persoalan dana kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Jika tidak, mereka mengancam akan mengadukan hal ini ke Gubernur Kepri.

“KONI Kepri telah bentuk Satuan Petugas (Satgas) KONI dan telah memberikan realisasi target PON. Namun sampai sekarang untuk mewujudkannya saja mustahil, karena dana Pemprov Kepri lewat KONI Kepri belum turun-turun juga,” kata Ketua Harian Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri, Usep RS, Rabu (6/4/2016).

Dana itu sangat dibutuhkan untuk menggelar pemusatan latihan daerah (pelatda), pemberian asupan gizi, uji tanding, dan segudang program lainnya untuk mempersiapkan atlet Kepri di ajang PON 2016.

“Memang belum ada dana yang cair di seluruh provinsi di Indonesia. Namun KONI-nya masing-masing telah menyiapkan dana sendiri sejak tahun lalu. Cuma KONI Kepri yang berbeda,” tambahnya lagi.

Akibatnya, sampai saat ini dari 22 cabor yang lolos ke PON, baru segelintir yang mengadakan Pelatda dan itupun terlambat dari jadwal program yang telah disusun sebelumnya. “Dan kami menggunakan dana pribadi. Mana tahan, mau sampai kapan,” tegas Usep.

Sebelumnya, KONI Kepri menargetkan atlet-atlet Kepri untuk bisa berjuang meraih 16 besar di ajang PON 2016 yang akan digelar di Jawa Barat, September nanti. Namun melihat kondisi anggaran yang minim, KONI Kepri mengaku pesimistis dengan target tersebut.

Pelatih layar, Weng Syamsi, juga geram dengan kenyataan ini. Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Kepri telah menyusun jadwal Pelatda yang seharusnya dimulai sejak 1 Februari silam.

Kemudian, Satgas KONI Kepri menjanjikan Pelatda akan dimulai 15 Maret mendatang setelah dana cair. Namun, karena tak kunjung terealisasi, Porlasi Kepri memulai Pelatda pada 25 Maret kemarin dengan menggunakan dana sendiri.

“Terpaksa anak-anak digenjot untuk mengejar ketertinggalan kondisi fisik mereka yang seharusnya sudah berlatih sejak 1 Februari kemarin,” jelasnya.

Karena menggunakan dana pribadi yang terbatas, tentu saja program tidak berjalan maksimal. Akibatnya, sejumlah atlet pun tumbang.”Ya, karena kurang dana, sehingga mereka pun kurang asupan gizi,” ungkapnya.

Ia kemudian mengungkapkan layar Kepri ditargetkan lima emas dan selama ini pun cabor ini juga selalu menyelamatkan muka KONI Kepri dari ketiadaan medali di ajang sekelas PON.

“Ini masalah fisik atlet. Layar itu olahraga permainan. Untuk bisa sukses, harus melewati sejumlah proses dan itu butuh dana. Kita sudah tertinggal jauh dari persiapan provinsi-provinsi lain,” jelasnya.

Senada dengan Weng, pelatih tinju Kepri, Erzon juga tidak menyukai situasi ini. Ketua KONI Kepri, Johannes Kennedy diminta bertanggung jawab terhadap hal ini, karena ketika pelantikan dulu besar harapan dari para cabor agar ia mampu menggandeng para pengusaha untuk membesarkan olahraga Batam.

“Mencari sponsor untuk olahraga memang susah. Namun, banyak KONI di provinsi lain yang menggunakan dana CSR untuk membesarkan olahraganya, itu yang kami harap,” jelasnya.

Ia juga mengultimatum akan langsung menghadap gubernur bersama dengan pelatih dan pengurus cabor lainnya jika tidak bisa bertemu dengan Johannes Kennedy. “Kami hanya ingin jumpai Ketua KONI Kepri, itu saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Johannes Kennedy menjelaskan masalah dana dari Pemprov Kepri memang agak sulit terealisasi.

“Dalam minggu ini akan turun dari bendahara provinsi,” katanya belum lama ini.

Ia menjelaskan persoalan ini mungkin terjadi karena pemerintah Kepri sedang dalam masa transisi. Namun, Kennedy yakin dana akan segera turun karena masuk di anggaran perubahan provinsi.

“Dahulukan dulu pakai uang sendiri, nanti setelah dana cair, uangnya akan diganti,” janji Kennedy. (leo/bp)

Respon Anda?

komentar