Pemko Tanjungpinang Prioritaskan Delapan Program Kerja, Salah satunya Penanganan Banjir

678
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memaparkan delapan poin terkait program kerja prioritas yang harus diselesaikan mulai tahun 2017 mendatang dalamĀ Musrenbang Kota Tanjungpinang, di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (6/4). Delapan poin tersebut memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat guna tercapainya visi misi Lis-Syahrul.

Dikatakan Lis, perencanaan pembangunan untuk tahun 2017 depan meliputi rehabilitas dan pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, rehabilitas dan pembangunan Puskesmas, pusat kuliner yang berada di kawasan Melayu Square.

Program prioritas lainnya, yaitu memaksimalkan pembangunan gedung pemerintahan, baik gedung lima lantai Senggarang, gedung Camat, dan lurah guna optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas.

Selanjutnya, pembangunan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, antara lain melalui pembangunan jembatan Tanjungungat-Kampung Bugis, dan jembatan Madon-Sei Nyirih.

Kemudian, prioritas penanggulangan banjir, revitalisasi kawasan Penyengat sebagai kawasan heritage, program pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk 18 kelurahan se-Kota Tanjungpinang.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Tanjungpinang, Faisal Pahlevi menjelaskan delapan program prioritas tersebut disesuaikan dengan program pusat. “Supaya pembangunan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Jika program telah disejalankan dengan pusat, maka Pemko Tanjungpinang dapat memperoleh dana dengan lebih mudah. “Karena kita sedang gencar mengejar dana pusat,” ujar Faisal.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Suparno berharap semua usulan yang masuk dalam Musrenbang tahun 2016 dapat terlaksana. “Minimal 90 persen harus terlaksana,” ujarnya.

Usulan-usulan yang telah dijaring tersebut, kata Suparno harus terlaksana. Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. “Dengan begitu tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar