Pembangunan Kantor Bupati Lingga Terbengkalai 2 Tahun

722
Pesona Indonesia
Kantor Bupati Lingga yang pembangunannya terhenti selama dua tahun. foto: hasbi/batampos
Kantor Bupati Lingga yang pembangunannya terhenti selama dua tahun. foto: hasbi/batampos

batampos.co.id – Masa reses DPRD Kabupaten Lingga, Ketua Komisi II DPRD Khairil Anwar memanfaatkannya dengan meninjau proyek kantor Bupati yang terbengkalai. Pengerjaan proyek yang telah masuk tahap ke 5 tersebut dengan asumsi dana Rp 45 Miliar telah 2 tahun tidak dilanjutkan pekerjaannya. Akibat defisit daerah yang semakin parah, penyelesaian kantor pemerintahan di lereng bukit Kanti, Daik Lingga, itu semakin ditumbuhi lalang.

Pantauan dilapangan, lokasi bangunan kantor bupati dengan dua lantai ini dijaga oleh dua orang pekerja dari perusahaan asal Kalimantan. Terdapat 7 unit truck dan sejumlah alat bangunan. Proyek pembangunan tersebut stop sejak tanggal 6 Desember 2014.

“Ini menjadi PR pak Bupati dan Wakilnya untuk menyelesaikan proyek kantor Bupati dan DPRD. Sudah 2 tahun terbengkalai akibat defisit. Tahun 2016 ini, juga tidak bisa diplot. Harus jadi prioritas untuk diseselaikan,” kata Khairil Anwar di Daik, Kamis (7/4).

Diakui Anwar, penyelesaian bangunan kantor bupati dan DPRD sangat tidak mungkin dari APBD Lingga. Namun, bagaimanapun, penyelesaian harus digesa sebab pembangunannya sudah cukup lama terhenti.

“Bagaimana nanti kebijakan Bupati, untuk menyerap dana pusat. Kalau dari APBD kita yang kecil dan defisit, sangat tidak mungkin,” sambung Anwar lagi.

Politikus Demokrat yang telah dua periode duduk di kursi DPRD menambahkan, penyelesaian kantor Bupati yang begitu strategis di Bukit Kanti, Bandar Sultan Mahmud Riayat Syah, ini menjadi PR pemerintahan yang baru. Dimasa resesnya, Anwar mengatakan, terbengkalainya kantor Bupati dan DPRD Lingga menjadi aspirasi warga kelurahan Daik. Warga meminta, dana yang telah dikucurkan untuk pembangunan ini tidak terbuang percuma. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa diselesaikan, beton akan semakin rusak.

“Hasil reses ini, juga akan kita sampaikan kepada TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Kantor Bupati dan DPRD harus jadi prioritas 2017. Perlu dan harus segera diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan terbengkalai,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar