Interkoneksi Batam-Bintan Terkendala Surat Hibah Lahan Tower

881
Pesona Indonesia
Ilustrasi interkoneksi listrik.
Ilustrasi interkoneksi listrik.

batampos.co.id – Proses penyelesaian penyambungan listrik interkoneksi Batam-Bintan masih memerlukan banyak pembangunan tower listrik. Sayangnya, tahapan ini tidak bisa lekas dirampungkan mengingat ada hambatan berupa ketiadaan surat hibah lahan. Ini jadi syarat mutlak bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum kembali membangun tower listrik.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengaku sudah mendengar hambatan itu. Dalam waktu dekat, ia berjanji akan segera mengontak beberapa perusahaan terkait pembangunan tapak tower transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) interkoneksi listrik Batam Bintan, yang membutuhkan surat hibah lahan.

Pembangunan puluhan tapak tower di Kecamatan Bintan Utara, Teluksebong, Toapaya, Gunung Kijang, maupun Kecamatan Bintan Timur, belum mengantongi surat hibah dari pemilik lahan, yang sebagiannya milik PT Surya Bangun Pertiwi (SBP), PT Bintan Agro Selaras (BAS), serta beberapa pengusaha yang memiliki lahan atas nama pribadi.

“Secara lisan mereka sudah memperbolehkan lahannya dibangun tapak tower interkoneksi listrik. Tetapi pihak PT PLN memerlukan surat hibah secara tertulis. Karenanya kami akan menyurati perusahaan-perusahaan pemilik lahan,” kata Apri, di Bintan Buyu, kemarin.

Belum adanya surat hibah lahan untuk pembangunan tapak tower ini, yang luasnya 20×20 meter untuk setiap tapak, lanjutnya, menjadi salah satu kendala pokok kelanjutan interkoneksi. “Soal lahan tapak tower ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Apabila pihak PT PLN masih menemui kendala lain, kata Apri, ia akan memfasilitasi pihak PLN untuk berdiskusi dengan masyarakat maupun perusahaan terkait.

Sebelumnya Kepala Divisi Pengembangan Unit Pembangkit II PT PLN Bagian Wilayah Sumatera Jurlian Sitanggang mengatakan, terdapat 3 rute yang akan dibangun tower interkoneksi, yaitu dari Tanjunguban ke Sri Bintan 44 tower. Namun saat ini, ada 17 tapak tower yang status lahannya masih bermasalah. Untuk rute kedua, dari Sri Bintan menuju Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur ada sebanyak 116 tower, dan masih 81 tower yang belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena lahannya juga bermasalah.

Sedangkan untuk rute ketiga, dari Air Raja menuju Kijang, Kecamatan Bintan Timur sebanyak 65 tower, ternyata 51 tower yang bermasalah lahan.

Permasalahan yang timbul dan menghambat pembangunan jaringan listrik interkoneksi itu beragam, ada yang bermasalah lantaran tidak setuju lahannya dibangun tower tersebut. Adapula, warga yang tak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku penentu harga ganti rugi lahan.

“Selain itu, permasalahan lain muncul karena lahan yang akan digunakan untuk membangun tower interkoneksi disebabkan pemilik lahannya sampai saat ini belum diketahui, ada pula lahan yang akan dipakai surat kepemilikannya tumpang tindih atau ganda.” kata Jurlian.

Untuk diketahui, saat ini interkoneksi Batam Bintan sudah mengalirkan daya 15 MW ke gardu induk PT PLN Rayon Tanjunguban, dari potensi maksimal 20-25 MW. Hanya 8 MW yang bisa dikirimkan ke Tanjungpinang dari gardu induk Tanjunguban, dan 7 MW untuk wilayah Tanjunguban.

Kapasitas gardu induk Tanjunguban yang terpasang saat ini baru satu travo dengan kekuatan 30 RBA atau 24 MW.

Apabila pembangunan seluruh tower dan gardu induk selesai, diharapkan mampu mengalirkan daya 120 MW, dari Batam ke Bintan. Sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan listrik Bintan-Tanjungpinang yang mencapai 90 MW, pada beban puncak. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar