Jangan Persulit Syarat Pencalonan Kada

606
Pesona Indonesia
Pilkada Serentak 2015
Pilkada Serentak 2015

batampos.co.id – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengharapkan revisi Undang-Undang Pilkada tidak untuk memperberat syarat bagi calon dari jalur perseorangan. Hal itu berkaca pada hasil pantauan JPNR atas pelaksanaan kampanye pilkada serentak 2015 lalu relatif berlangsung sepi dan partisipasi pemilih pun tak melampauai target.

Menurut Koordinator JPPR, Masykurudun Hafidz, ada beberapa sebab sehingga pilkada serentak 2015 tak seperti perkiraan sebelumnya. “Salah satu sebabnya (kampanye sepi dan partisipasi rendah, red) karena  jumlah pasangan calon yang tidak mencerminkan kehendak rakyat,” ujar Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz, Senin (11/4).

Ia menjelaskan, partai-partai politik di pilkada serentak justru lebih terdorong membentuk koalisi besar. Imbasnya, tak banyak pasangan calon kepala daerah yang muncul sehingga pilihan rakyat menjadi terbatas.

“Sementara jalur perseorangan lebih dapat disebut sebagai jalan darurat bagi partai politik yang mengalami konflik. Seluruh daerah yang dimenangkan oleh calon perseorangan non birokrasi, berasal dari Partai Golkar dan PPP yang mempunyai kepengurusan ganda,” ujarnya.

Menurut Masykurudin, ‎komposisi kepesertaan pasangan calon berakibat langsung terhadap peningkatan partisipasi dan kualitas demokrasi lokal. Karenanya hal itu perlu mendapat perhatian khusus dari DPR dan pemerintah dalam revisi UU Pilkada.

Ia berharap Komisi II mempermudah syarat bagi calon perseorangan. “Dengan demikian, syarat prosentase jumlah kursi di DPRD, perolehan suara partai politik dan pengumpulan KTP perlu sama-sama dibuat mudah,” ujarnya.

Masykurudin justru menyebut kekhawatiran akan adanya calon abal-abal akibat persyaratan yang mudah merupakan anggapan yang berlebihan. Sistem pilkada satu putaran dengan sendirinya membuat partai politik lebih konsolidatif.

“Saya kira ideal agar percalonan lebih partisipatif tetapi tetap menghindarkan dari pencalonan yang main-main, yaitu persen perolehan kursi DPRD, 20 persen perolehan suara pemilu dan 6,5-10 persen dukungan KTP berdasarkan data pemilih terakhir dapat dipertimbangkan oleh Komisi II (bagi calon independen,red),” ujar Masykurudin.(gir/jpnn)

Respon Anda?

komentar