Kasus Hukum Terhadap Anak Tinggi di Bintan, Tapi Katanya Belum Perlu Ada KPPAD

550
Pesona Indonesia
(ilustrasi: jawapos)
(ilustrasi: jawapos)

batampos.co.id – Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Kepri Eri Syahrial mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk membentuk dan mendirikan KPPAD sendiri. Pasalnya, dari kasus hukum anak yang terjadi di Bintan baik anak sebagai korban maupun pelaku sudah sangat memperihatinkan.

“Kasus hukum terhadap anak baik jadi korban maupun pelakunya sudah sangat tinggi di Bintan. Jadi sudah sepantasnya Bintan miliki KPPAD sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (10/4).

Jika dilihat dari kasus yang terjadi pada 2015 lalu, lanjutnya, telah tercatat sembilan kasus, dengan keterlibatan 35 anak, baik sebagai pelaku ataupun korban. Tetapi di 2016 ini saja terhitung tiga bulan terakhir sudah tercatat ada lima kasus, dengan keterlibatan 15 anak baik sebagai korban maupun pelaku. Jadi ditakutkan ada peningkatan kasus terhadap anak di tahun ini.

Memang selama ini KPPAD Kepri yang menangani setiap kasus hukum terhadap anak dengan memberikan pendampingan. Namun mengingat kasus di Bintan setiap tahunnya terus meningkat, maka Pemkab Bintan harus memiliki KPPAD sendiri. Agar penanganan hingga pendampingan anak yang berkasus hukum bisa berjalan maksimal.

“Karena pendiriannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan, kita hanya menyarankan saja kepada Bupati Bintan, Apri Sujadi. Kalau setuju ya dibangun kalau tidak mau diapakan lagi, semua keputusan pembentukannya ada ditangan Bupatinya juga,” katanya.

Ternyata usulan KPPAD Kepri itu tak disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Bintan, Kartini. Dikatakannya, walaupun kasus hukum anak di Bintan ini semakin tinggi bahkan 50 persennya terjadi di lingkungan sekolah. Baik itu dari kalangan pelajar maupun gurunya. Namun pembentukan dan pendirian KPPAD di Bintan belum terlalu penting atau urgen.

“Cukup KPPAD di Kepri saja yang berikan pendampingan terhadap anak berkasus. Nyatanya selama ini berjalan dengan baik, jadi belum penting sangatlah kalau dibangun di Bintan,” sebutnya.

Hal senada dikatakan oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi. Ia mengaku untuk saat ini memang belum bisa merealisasikan keberadaan KPPAD Bintan karena APBD Bintan sedang defisit. Bahkan jikapun ada anggarannya, terlebih dahulu akan mempelajarinya lalu membahasnya bersama instansi terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kita pelajari dulu penting tidaknya ada KPPAD lalu baru bahas penganggarannya. Apalagi anggaran kita sedang defisit, mau dari mana dananya,” akunya.

Kasus hukum anak yang terjadi di Bintan, lanjutnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Tetapi kewajiban bersama semua pihak, khususnya para orang tua dan guru dalam membimbingnya. Diantaranya meningkatkan pembinaannya dari bidang agama, sosial maupun melalui Lembaga Adat Melayu (LAM).

“Nanti saya diskusikan dengan BPMP-KB, Disdikpora dan Dinas Sosial. Terpenting hal ini tanggungjawab dan kewajiban bersama, jadi mari kita bersama-sama upayakan kasus hukum anak di Bintan turun,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar