Nurdin Ambil Alih Tugas Gubernur

834
Pesona Indonesia
Wakil Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Foto: Natalia Fatimah Laurens/JPNN.com
Wakil Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Foto: Natalia Fatimah Laurens/JPNN.com

batampos.co.id – Setelah mangkatnya Gubernur Kepri, Muhammad Sani pada Jumat (8/4) lalu, tugas dan wewenang kepala daerah secara otomatis akan diambil alih oleh Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih enggan untuk membahas persoalan pengganti.

“Itu nanti dulu, ini aja masih baru berkabung,”ucapnya singkat menjawa pertanyaan wartawan ketika disinggung mengenai proses pergantiaan dan pelantikan pengganti almarhum Gubernur Sani usai pemakaman Gubernur di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Tanjungpinang, Sabtu (9/4) lalu.

Meskipun demikian, Tjahjo tetap mengingatkan kepada Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Dedikasi dan pengalaman almarhum Gubernur Sani sebagai alumni IPDN hendaknya dapat ditiru dan dilaksanakan seluruh aparatur negara, khusunya di Provinsi Kepri. Hingga semangat dan dedikasi almarhum akan menjadi revolusi mental bagi generasi muda dan seluruh masyarakat Kepri.

Disinggung mengenai tindak lanjut pemerintahaan dan program pembangunan di daerah, politisi senior PDI Perjuangan tersebut mengatakan, pimpinan di Kepri harus mengikuti program nawacita Presiden, dan mewujudkan janji-janji kampanye sebagai calaon kepala daerah sebelumnya. Karena janji kepada rakyat harus ditunaikan.

Masih kata Tjahjo, janji kampanye Sani dan Nurdin Basirun harus dijabarkan dalam RPJM dan RPJP, tidak bertentangan dan harus disingkronkan dengan program nawacitanya jokowi, sebagai program pemerintah provinsi, yang wajib di laksanakan dan direncanakan dengan pembahasan bersama dengan DPRD dan didukung seluruh aparatur pemerintah.

Ditegaskannya, pemimpin perlu membangun kemitraan dan sinergi dengan seluruh aparatur dan masyarakat. Menurutnya, karena kalau ada sinergitas, dalam pelaksanaan program pembangunan khusunya konektivitas antar daerah dan antar pulau di Kepri akan dapat cepat diwujudkan dan mempercepat pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kepri harus berbenah, untuk mengejar kompetisi pelaksanaan pembangunan kedepan, dan pelaksanaan program pembangunan harus terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan nasional,” tutupnya.

Sementara itu, dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti apabila, meninggal dunia (a), permintaan sendiri (b), dan (c)diberhentikan. Sedangkan pada pasal 79 dijelaskan, Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur untuk mendapatkan
penetapan pemberhentian.

Penjelasan lainnya juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 101 ayat 1 dijelaskan, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Pantauan Batam Pos dilapangan, usai prosesi pemakaman alamarhum Gubernur Sani, Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun meninggalkan lokasi bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Kuat dugaan akan meminta petunjuk Mendagri terkait kelanjutan roda pemerintahan di Provoinsi Kepri, paska wafatnya gubernur.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar